Penerapan Good Governance dalam pengelolaan Pantai Tumbelaka sebagai obyek wisata di Pulau Propinsi Sulawesi tengah

LASAWEDY, Wirda, Prof.Dr. Warsito Utomo

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan landasan yuridis bagi penyelenggara pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah. Hal tersebut menuntut pemerintah daerah untuk dapat menggali, memanfaatkan serta mengembangkan segenap potensi yang ada di daerah, salah satunya di sektor pariwisata. Salah satu pengembangan potensi kepariwisataan, yaitu pengelolaan pantai Tumbelaka telah memicu konflik kepentingan antara berbagai elemen, dimana pengelolaan yang ada konsep good governance belum dapat terlaksana dengan baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alasan mengapa dalam pengelolaan pantai Tumbelaka sebagai obyek wisata konsep good governance tidak dapat berjalan dengan baik dan faktorfaktor yang dominan berpengaruh kepada penerapan good governance dalam pengelolaan pantai Tumbelaka sebagai obyek wisata di kelurahan Tipo Kecamatan Palu Barat. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Narasumber dalam penelitian terdiri dari aparat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Kelurahan Tipo, Tokoh Masyarakat, dan Pihak Swasta. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi pembangunan pantai Tumbelaka tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pengawasan masyarakat yang berakibatkan pemberian monopoli kepada pihak swasta untuk mengelola kawasan wisata. Hal ini terjadi karena pemimpin tidak dapat menjalankan perilaku mencegah konflik dan mengembangkan kelompok dengan baik. Rekomendasi yang diajukan adalah dikembangkan pola pembangunan yang dapat memberdayakan masyarakat sebagai modal sosial pembangunan dengan jalan memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat dan lahan-lahan strategis yang telah dikuasai oleh masyarakat.

The prevailing of the 1999 UU No. 22 jo the 2004 UU No. 32, from of juridical form for organizer of local government to apply its autonomous principle in area meaning given to manage and arrange all governance business outside governmental business. The mentioned claim local government to be able to dig, exploiting and also develop the whole potency exist in area, one of them in tourism sector. One of the development of tourism potency, that is management of coast of Tumbelaka have triggered conflict of interest between various element, where existing management of concept of good governance not yet earned to be executed better. This research is conducted to know reason why in management of coast of Tumbelaka as wisata obyek conception governance good cannot walk better and dominant factors have an effect on to applying of governance good in management of coast of Tumbelaka as wisata obyek in sub-district of Tipo District of Palu West. This research use type qualitative with descriptive approach. Guest speaker in research consist of government officer in Office On duty Culture and Tourism, Head Sub-District of Tipo, Elite Figure, and Private sector. Method analyse data the used is data analysis qualitative. Result of this research show that implementation development of coast of Tumbelaka cannot walk better because of weakening of observation system conducted by local government and also observation of society resulting gift of monopolies to private sector to manage area of wisata. This matter happened because leader cannot run cannot run behavior prevent conflict and develop group better. Recommendation the raised is developed by pattern development of powered which can of society as social capital of development by way of giving attention to society aspiration and strategic farms which have been mastered by society.

Kata Kunci : Good Governance,Pengelolaan Pantai, Management of coast, Leadership, Participation.