Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah :: Studi tentang kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

SIREGAR, Baginda, Dr. Muhadjir Darwin

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penerapan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya digantikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengandung makna adanya upaya penyempurnaan arah bagi pelaksanaan desentralisasi oleh pemerintah agar otonomi daerah dapat diimplementasikan secara lebih optimal. Hal tersebut merupakan upaya yang bersifat integral bagi institusi pemerintah untuk mengatur dan menyempurnakan mekanisme kerja kelembagaannya. Oleh karena itu sangat menarik dilakukan penelitian terhadap kinerja birokrasi Pemerintah Daerah. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa secara umum harapan untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang adil, efisien dan efektif dihadapkan pada satu kenyataan dimana kinerja birokrasi pemerintah ditinjau dari kemampuan aparatur dan institusi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kinerjanya masih rendah. Kenyataan tersebut tentunya telah membawa konsekuensi logis terhadap pencapaian cita-cita desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu penelitian yang berjudul Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah (Studi Tentang Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan) ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara induksi tentang kinerja birokrasi pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Data penelitian diperoleh dari observasi, penyebaran angket, wawancara serta tinjauan dokumentasi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi/birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelembagaan (organisasi), Sumber Daya Manusia, dan Informasi sebagai variabel independen. Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah kinerja birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari indikator akuntabilitas, responsivitas dan efektivitas. Rendahnya kinerja birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dipengaruhi oleh faktor kelembagaan (organisasi) yaitu sarana dan prasarana serta anggaran pembiayaan yang tersedia, sumber daya manusia yaitu latar belakang pendidikan dan pengalaman aparatur, informasi yaitu sumber informasi yang digunakan serta keterbukaan menerima, menyerap dan menyampaikan informasi. Dalam rangka peningkatan kinerja birokrasi Pemerintah Daerah pada masa mendatang penelitian ini merekomendasikan di tingkat lokal perlu adanya usaha birokrasi untuk meningkatkan kualitas kerja aparatur melalui peningkatan pendidikan, penempatan dan penerimaan pegawai sesuai keahlian yang dibutuhkan, meningkatkan kualitas metoda dan prosedur kerja, meningkatan sokongan infra dan suprastruktur kerja untuk mengelola potensi sosial dan ekonomi dan sumberdayasumberdaya daerah lainnya dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Untuk meningkatkan responsivitas birokrasi di daerah perlu adanya Cabang Dinas dan UPTD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal, Cabang Dinas dan UPTD pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Cabang Dinas dan UPTD pada Dinas Pendapatan Daerah

The implementation of 1999 Law No.22 and further more change with 2004 Law No 32 about region government means available of effort of perfecting the direction of decentralization implementation from government for region autonomous in order to be able more optimal implemented. It is effort which integral of government institution for regulate and to perfect it’s institution work mechanism. Therefore, it is very interesting to study performance of region government bureaucracy. At this condition showed in the universallity condition the expectancy to achieve government and development implementation with justness, efficiency and effectivity at this time meet on fact that it where the performance of government bureaucracy from the apparatus and institution ability projected for giving services to the society it’s low performance. It reality was becamed the logical concequency for decentralization achieving for government desired in Indonesia. Based on the above facts, the title of this research was region government bureaucracy performance (a study on performance of region government bureaucracy of South Tapanuli regency) that aimed to describing with inductive about performance of South Tapanuli regency government. The data in this research used were from observation, questionnaire, interview and documentation. Analytical unit in this study was South Tapanauli regency government organization/bureaucracy. Variable in this study were institution (organization), human resource, and information as independent variable. Beside, the dependent variable was performance of South Tapanuli regency government bureaucracy. Analytical method used was descriptive qualitative method. The result of this research showed the performance of South Tapanuli regency government bureaucracy is still low. It can be viewed from indicators of accountability, responsivity and effectivity. The low performance of South Tapanuli regency government bureaucracy is influenced by institutional factors - equipment and infrastructure, organization finance; human resource factor – education and experience; and information factors- information source used, openness of receiving, absorbing of information and giving information. In the increasing effort to the performance of the region government bureaucracy at the future this research was recommended at the local bureaucracy important to have effort to increase apparatus work quality with educational improvement, to put and recruitment of apparatus which appropriate needed specialization, the increase work method and procedure quality, the increase the working support of infrastructure and superstructure working of organization to manage social and economic potency and other resources on region with efficient and effective working principles. For increase government bureaucracy performance as a responsive organization on region the important to develop Cabang Dinas dan UPTD on the Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal, Cabang Dinas dan UPTD on the Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Cabang Dinas dan UPTD on the Dinas Pendapatan Daerah.

Kata Kunci : Kinerja Birokrasi,Pemda TkII