Analisis Yuridis Penerapan Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja: Dilema antara Pelindungan Rahasia Dagang dan Pembatasan Hak Pekerja (Studi Putusan PN Bekasi Nomor 545/Pdt.G/2021/PN Bks dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023)
Najma Nazara Labiba, Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan
Non-Competition Clause (NCC) dalam perjanjian kerja ditinjau dari
perspektif keadilan berdasarkan teori justice as fairness John Rawls
serta membandingkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN Bekasi Nomor
545/Pdt.G/2021/PN Bks dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023 yang
keduanya mengenai perkara penerapan NCC.
Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif bersifat
deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder terdiri atas bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library
research) dan didukung wawancara dengan narasumber dari kalangan akademisi
serta praktisi hukum guna melengkapi dan memperdalam analisis. Data yang telah terkumpul kemudian disusun dan dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat perbedaan pertimbangan hukum antara kedua putusan yang disebabkan oleh kekosongan hukum pengaturan NCC di Indonesia. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menilai NCC batal demi hukum karena bertentangan dengan hak konstitusional pekerja untuk memilih dan berpindah pekerjaan dengan bebas sehingga tidak memenuhi syarat sah kausa halal berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Mahkamah Agung sebaliknya menilai NCC sah sebagai instrumen pelindungan rahasia dagang perusahaan sehingga pekerja yang melanggarnya dianggap telah beritikad buruk dengan melakukan wanprestasi. (2) Menurut teori justice as fairness John Rawls, NCC membatasi kebebasan dasar pekerja, menghalangi akses terhadap kesempatan kerja yang lebih baik, dan membebankan risiko ekonomi kepada pekerja sebagai pihak yang paling tidak beruntung dalam hubungan kerja.
This research aims to examine and analyze the application
of Non-Competition Clauses in employment agreements from the perspective of
justice based on John Rawls’ justice as fairness theory, as well as to compare
the legal reasoning adopted by judges in Bekasi District Court Decision No.
545/Pdt.G/2021/PN Bks and Supreme Court Decision No. 3549 K/Pdt/2023, both of
which concern disputes involving the enforcement of Non-Competition Clauses.
This study employs a descriptive normative juridical
research method. The data used are secondary data consisting of primary,
secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The
analysis is further supported by interviews with academic experts and legal
practitioners to enrich the discussion.
The results of this study indicate that: (1) There are significant differences in the legal reasoning adopted in the two decisions, primarily due to the absence of specific regulations governing Non-Competition Clauses in Indonesia. The Bekasi District Court held that the Non-Competition Clause was null and void because it conflicted with employees’ constitutional rights to freely choose and change their employment, thereby failing to satisfy the requirement of a lawful cause under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. In contrast, the Supreme Court considered the Non-Competition Clause valid as an instrument for protecting the company’s trade secrets and held that the employee’s violation of the clause constituted bad faith and a breach of contract. (2) From the perspective of John Rawls’ justice as fairness theory, Non-Competition Clauses restrict employees’ fundamental liberties, hinder access to better employment opportunities, and impose economic risks on employees as the least advantaged party in the employment relationship.
Kata Kunci : Non-Competition Clause, Perjanjian Kerja, Rahasia Dagang, Hak Pekerja, Justice as Fairness.