Praktik Ghost Jobs Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Hak Atas Pekerjaan Dan Privasi: Analisis Berdasarkan United Nations Guiding Principles On Business And Human Rights
Yan Putra Jalo Situmorang, Prof.Dr.Ari Hernawan, S.H., M.Hum
2026 | Tesis | S2 Magister Hukum
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kerangka United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia untuk menilai tanggung jawab negara dan perusahaan terhadap hak atas pekerjaan dan privasi pencari kerja dari risiko ghost jobs. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemulihan yang efektif sesuai prinsip UNGPs dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 guna melindungi dan memulihkan hak pencari kerja yang dirugikan akibat praktik ghost job.
Penelitian ini menggunakan analisis gabungan kualitatif dan kuantitatif (mixed method). Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Analisis yuridis dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan telaah dokumen sebagai instrumen penelitian. Analisis empiris dilakukan melalui penyebaran kuesioner daring yang memperoleh 48 respons; setelah penyaringan kriteria inklusi diperoleh 35 (tiga puluh lima) responden valid yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Selain itu, dilakukan pula wawancara mendalam bersama 4 (empat) informan yang berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian HAM, Universitas Negeri Medan, serta praktisi rekrutmen perusahaan.
Penelitian ini menyimpulkan pertama, kerangka UNGPs dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 belum dapat digunakan secara optimal untuk menilai tanggung jawab negara dan perusahaan terhadap hak pencari kerja dari risiko ghost jobs, dibuktikan oleh kegagalan pada sisi State Duty to Protect maupun Corporate Responsibility to Respect. Kedua, mekanisme pemulihan yang efektif terdiri dari tiga pilar kumulatif: Auto-Delete dan Smart-Consent sebagai primary remedy yang bersifat wajib; Rapor Perusahaan berbasis metrik rekrutmen aktual sebagai secondary remedy; serta Lencana PRISMA dinamis terintegrasi platform rekrutmen digital sebagai instrumen anti-human rights washing.
Kata Kunci : ghost jobs, hak atas pekerjaan, hak atas privasi, United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, mekanisme pemulihan, Strategi Nasional Bisnis dan HAM.