Laporkan Masalah

Praktik Ghost Jobs Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Hak Atas Pekerjaan Dan Privasi: Analisis Berdasarkan United Nations Guiding Principles On Business And Human Rights

Yan Putra Jalo Situmorang, Prof.Dr.Ari Hernawan, S.H., M.Hum

2026 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kerangka United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia untuk menilai tanggung jawab negara dan perusahaan terhadap hak atas pekerjaan dan privasi pencari kerja dari risiko ghost jobs. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemulihan yang efektif sesuai prinsip UNGPs dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 guna melindungi dan memulihkan hak pencari kerja yang dirugikan akibat praktik ghost job.

Penelitian ini menggunakan analisis gabungan kualitatif dan kuantitatif (mixed method). Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Analisis yuridis dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan telaah dokumen sebagai instrumen penelitian. Analisis empiris dilakukan melalui penyebaran kuesioner daring yang memperoleh 48 respons; setelah penyaringan kriteria inklusi diperoleh 35 (tiga puluh lima) responden valid yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Selain itu, dilakukan pula wawancara mendalam bersama 4 (empat) informan yang berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian HAM, Universitas Negeri Medan, serta praktisi rekrutmen perusahaan.

Penelitian ini menyimpulkan pertama, kerangka UNGPs dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 belum dapat digunakan secara optimal untuk menilai tanggung jawab negara dan perusahaan terhadap hak pencari kerja dari risiko ghost jobs, dibuktikan oleh kegagalan pada sisi State Duty to Protect maupun Corporate Responsibility to Respect. Kedua, mekanisme pemulihan yang efektif terdiri dari tiga pilar kumulatif: Auto-Delete dan Smart-Consent sebagai primary remedy yang bersifat wajib; Rapor Perusahaan berbasis metrik rekrutmen aktual sebagai secondary remedy; serta Lencana PRISMA dinamis terintegrasi platform rekrutmen digital sebagai instrumen anti-human rights washing.

This research aims to examine and analyze the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) framework within Presidential Regulation Number 60 of 2023 on the National Strategy on Business and Human Rights to assess state and corporate responsibility toward job seekers rights to work and privacy from ghost job risks. A further objective is to examine effective remedy mechanisms to protect and restore job seekers' rights harmed by such practices.

This study employs mixed method analysis. The research method adopted is empirical-juridical in nature, with a descriptive orientation. The juridical analysis was conducted through library research, utilizing document review as the primary research instrument. The empirical analysis was carried out through the dissemination of an online questionnaire, which yielded 48 responses; following the application of inclusion criteria, 35 (thirty-five) valid respondents were obtained, selected by means of purposive sampling. In addition, in-depth interviews were conducted with 4 (four) key informants drawn from the Ministry of Manpower, the Ministry of Human Rights, Universitas Negeri Medan, and a corporate recruitment practitioner.

This research concludes, first, the UNGPs framework within Presidential Regulation Number 60 of 2023 has not been optimally utilized to assess state and corporate responsibility toward job seekers' rights from ghost job risks, evidenced by a systemic dual failure on the State Duty to Protect and Corporate Responsibility to Respect. Second, an effective remedy comprises three cumulative pillars: Auto-Delete and Smart-Consent as mandatory primary remedies; a Company Report based on actual recruitment metrics as a secondary remedy; and a dynamic PRISMA Badge integrated with digital recruitment platforms as an anti-human rights washing instrument.

Kata Kunci : ghost jobs, hak atas pekerjaan, hak atas privasi, United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, mekanisme pemulihan, Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

  1. S2-2026-541219-abstract.pdf  
  2. S2-2026-541219-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-541219-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-541219-title.pdf