Peran Pemerintah Kota Jayapura dalam implementasi Good Governance pada pelayaan kesehatan dan pendidikan

NOVA, Della Stella, Dr. Muhadjir Darwin

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dengan diberlakukannya Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Pusat dan Daerah, maka secara langsung memberikan kewenangan yang penuh kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya. Di Papua, kewenangan ini bertambah dengan di berlakukannya UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, yang mengacu pada 4 program strategis, dan dua diantaranya yaitu sektor Pendidikan dan Kesehatan. Karena kedua sektor ini merupakan sektor yang paling mendasar, maka pemerintah daerah dituntut untuk benarbenar memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu dalam pelayanan publik ini, diperlukan implementasi good governance, artinya adanya interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini ingin melihat seberapa jauh peran Pemerintah Kota Jayapura dalam Implementasi Good Governance pada Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan ini dan faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan kendala implementasi good governance ini. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode kualitatif yang analisisnya secara deskriptif kualitatif. Indikator yang dipakai untuk melihat seberapa jauh peran pemerintah dalam implementasi good governance dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah responsivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota belum optimal dalam memberikan pelayanan pada kesehatan dan pendidikan, dilihat dari masih banyaknya keluhan dari masyarakat dan juga keluhan dari pihak puskesmas dan sekolah. Masih banyak pelayanan kesehatan yang belum dirasakan masyarakat seperti mahalnya biaya berobat, juga masih banyak sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendukung dan kendala implementasi good governance pada pelayanan kesehatan dan pendidikan pada umumnya masih bertentangan dengan Otonomi Daerah yang sebenarnya merupakan pendukung, antara lain: (a).Struktur birokrasi, belum adanya pembagian tugas yang jelas, Kepala Dinas masih mengambil alih pekerjaan. (b). Kultur birokrasi, para kepala puskesmas dan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas cenderung menunggu perintah dari Kepala Dinas. (c). Komitmen Pemerintah Kota dan DPRD, belum adanya komitmen yang jelas antara Pemerintah Kota dan DPRD terutama pelayanan pada masyarakat miskin. (d) Kualitas sumber daya manusia, masih banyak kekurangan tenaga kesehatan dan tenaga pengajar. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis merekomendasikan, pada pelayanan kesehatan, diperlukan kepala puskesmas yang berasal dari sarjana kesehatan masyarakat yang bisa memahami kondisi sosial di lingkungan pelayanannya, mengaktifkan kembali Pos pelayanan terpadu yang selama ini tidak beroperasi dengan cara memberikan biaya operasional dari pos pelayanan tersebut, juga membangun kemitraan dengan pihak LSM yang bergerak pada pelayanan kesehatan, selain itu, perlu dibuat Perda yang mendukung masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan. Pada pendidikan, perlu di buat kebijakan tentang pengadaan guru bantu pada mata pelajaran eksata yang selama ini mengalami kekurangan, juga pelatihan pada guru mata pelajaran eksata dapat terus ditingkatkan kualitasnya.

In making Rule No.22 Year 1999 on the Local Government and Rule No.25 Year 1999 on Central an Local Balancing effective, it directly gives full authority to the local government to develop its region. In Papua, the authority was increased by the effective Rule No.21 Year 2001 on Special Autonomy for Papua Province, leading to 4 strategic programs, and 2 of them are sectors of education and health. Because both sector are basic sectors, the local government is required to really give service to the people. Therefore, the public service needs good governance implementation, it means that there is an interaction between the government and people to aachieve a desired goal. Therefore, the goal of study is to see how far the government of Jayapura City implements the good governance for the Health and Education Services and what factors support and inhibit the implementation of good governance. The research method used in this study was qualitative method with qualitativedescriptive analysis. Indicators used to see how far the government played a role in implementing the good governance in the health and education services were responsiveness, transparency, accountability, and participation. The result of research indicated that the city government was not optimum in giving service to the health and education, in terms of many complaints of people and Puskesmas and schools. Many health services had not been felt by people, because of high price and lack of teachers. The inhibitive and supportive factors of good governance implementation for health and educations services were generally contrast to the Local Autonomy, wich was really supports, such as, (a) Bureaucracy Structure, absence of clear assignment, job transfer of Chief Departement. (b). Bureaucracy Culture, the chief Puskesmas and head master tended to wait for government of Chief Department in performing the job. (c). The Local Representative and City Government Comitment to service to the poor people. (d). Quality Human Resousces, lack of medical personnel and theachers. Based on the description, I recommend the health service to have a Puskesmas head of medical bachelor from one of the people who understands social condition in service location; in addition, it is necessary to make a supportive local rule specializing in the health seevice. For education, it is necessary to have a policy on assistant teacher acquisition for exact lesson which has been less during this time, also training of exact lesson teachers can increase quality continuously.

Kata Kunci : Good Governance,Peran Pemkot,Layanan Kesehatan