JURISDICTIONAL CHALLENGES FOR SOVEREIGN WEALTH FUNDS UNDER ARTICLE 25 OF THE ICSID CONVENTION: LESSONS FOR THE INDONESIA-UAE BIT
Deja Mayna Sandyakhsa Wibowo, Irna Nurhayati S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Aktivitas Sovereign Wealth Fund (SWF) dalam investasi internasional mengalami pertumbuhan yang eksponensial pada dua dekade pertama abad ke-21. Pertumbuhan tersebut memunculkan tantangan baru terkait mekanisme ISDS di bawah ICSID, khususnya mengenai persoalan yurisdiksi atas sengketa yang melibatkan SWF. Tantangan tersebut turut hadir di Indonesia, yang telah mengadakan BIT dengan Uni Emirat Arab (UEA), di tengah ekspansi investasi UEA melalui SWF miliknya, yaitu Mubadala Investment Company.
Penelitian ini menganalisis tantangan dalam perkara yang melibatkan SWF beserta entitas afiliasinya melalui pengkajian BIT Indonesia-UEA menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perbandingan hukum melalui penelaahan terhadap sumber hukum primer berupa BIT, konvensi internasional, dan putusan perkara, serta sumber hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang ditulis oleh para ahli dan akademisi di bidang hukum investasi internasional. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum komparatif.
Dalam mengkaji putusan-putusan arbitrase terdahulu, penelitian ini menyoroti penerapan metode-metode yang relevan baik oleh pihak penggugat maupun tergugat, serta bagaimana tribunal mempertimbangkan dan memutus argumentasi yang diajukan para pihak yang bersengketa. Penelitian ini selanjutnya menerapkan metode yang digunakan tribunal arbitrase terdahulu ke dalam suatu kasus hipotetis yang melibatkan BIT Indonesia-UEA serta memberi beberapa masukan yang relevan bagi penanganan perkara serupa di masa mendatang. Penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan penerapan metode yang digunakan dalam berbagai putusan arbitrase untuk menilai yurisdiksi ratione materiae dan ratione personae, aktivitas investasi UEA melalui Masdar di Indonesia dalam ruang lingkup yurisdiksi ICSID berdasarkan Pasal 25 Konvensi ICSID. Dalam penerapan metod dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap kelemahan metode pemeriksaan yurisdiksi yang saat ini diterapkan melalui penggunaan kriteria Salini dan Broches, khususnya terkait perlunya penambahan kriteria mengenai unsur investasi serta Santiago Principles.
The activities of Sovereign Wealth Funds (SWFs) in international investment have grown exponentially in the first two decades of the 21st century. This growth has sparked new challenges related to Investor-State Dispute Settlement (ISDS) under the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), particularly the lingering question of jurisdiction over matters involving SWFs. Such challenges is present in Indonesia, which has concluded a Bilateral Investment Treaty (BIT) with the UAE, amidst the UAE's investment expansion through its SWF, Mubadala. This research analyzes the challenges in cases involving SWFs and their affiliates by examining the Indonesia-UAE BIT.
This research uses doctrinal and comparative legal analysis by examining primary sources such as BITs, international conventions, and case laws, alongside secondary sources such as books and journals authored by experts and academics in international investment law. The data is collected through literature reviews and is analyzed qualitatively with comparative legal interpretation. In examining past arbitral decisions, this research highlights the application of the relevant methods by both claimant and respondent, and subsequently, how the tribunal engages and decides the positions presented by the disputing parties. This research will then apply the methods used in previous arbitral tribunals in a hypothetical case involving the recently concluded Indonesia-UAE BIT and the recent investment activities protected under it. This research will then outline the outcome of applying the pre-existing methods, as well as point out the shortcomings and relevant inputs for future cases.
This research finds that, based on the application of the methods applied in case laws to assess jurisdiction ratione materiae and personae, the UAE's investment activities through Masdar in Indonesia fall within the jurisdiction of the ICSID under Article 25 of its Convention. However, several lessons can be learned through the observation of the shortcomings found within the existing method of examining jurisdiction through the application of the Salini criteria and the Broches test, particularly in the inclusion of additional criteria regarding the typical element of investment, and the Santiago Principles.
Kata Kunci : Article 25 ICSID Convention, Bilateral Investment Treaties, Sovereign Wealth Fund, Indonesia-UAE BIT, Salini Criteria, Broches Test