Penguatan Kewajiban Negara terhadap Perubahan Iklim Berdasarkan Advisory Opinion International Court of Justice (ICJ) pada 23 Juli 2025
Haniy Alhafizah Binti Isyrin, Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, SH., M.Si.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Dampak perubahan iklim yang semakin parah dan tidak dirasakan negara secara merata mendesak ICJ untuk memberikan Advisory Opinion tentang kewajiban negara dalam menghadapi perubahan iklim dan konsekuensi hukum yang menyertai apabila negara gagal melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan terhadap kewajiban negara terkait perubahan iklim yang terkandung dalam Advisory Opinion ICJ pada 23 Juli 2025 serta implikasinya dalam memperkuat kewajiban negara terhadap perubahan iklim berdasarkan prinsip due diligence dan state responsibility terutama dari perspektif indonesia. Metode yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui analisis data sekunder menggunakan bahan hukum primer khususnya Advisory Opinion ICJ, UNFCCC, Kyoto Protocol, dan Paris Agreement, serta instrumen hukum internasional lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Advisory Opinion ICJ 23 Juli 2025 tidak menciptakan kewajiban baru bagi negara, akan tetapi memperjelas aspek kewajiban yang terkandung dalam perjanjian internasional perubahan iklim yang ada. ICJ juga menghubungkan kewajiban negara terhadap perubahan iklim dengan hak asasi manusia, hukum laut, dan perjanjian lain mengenai lingkungan hidup. Advisory Opinion ICJ 23 Juli 2025 berimplikasi pada berbagai aspek mulai dari investasi asing, pemulihan lingkungan, litigasi iklim, hak Masyarakat Hukum Adat, dan negara-negara SIDS. Dari perspektif Indonesia, Advisory Opinion ini dapat secara strategis digunakan sebagai rujukan dalam menangani tantangan internal dan eksternal penurunan emisi GRK nasional. Secara keseluruhan Advisory Opinion ICJ 23 Juli 2025 memperkuat mekanisme akuntabilitas bagi negara sekaligus menjadi landasan yuridis yang potensial bagi pengembangan hukum perubahan iklim internasional.
The worsening impact of climate change and its unevenly impact on states urges the ICJ to provide an Advisory Opinion on the state's obligations in dealing with climate change and the accompanying legal consequences if the state fails to carry out its obligations. This study aims to describe and analyze the development of state obligations related to climate change contained in the ICJ Advisory Opinion on July 23, 2025 and its implications in strengthening state obligations to climate change based on the principles of due diligence and state responsibility especially from Indonesia perspective. The method used is normative with a descriptive-qualitative approach through secondary data analysis using primary legal materials, especially Advisory Opinions of the ICJ, UNFCCC, Kyoto Protocol, and Paris Agreement, as well as other relevant international legal instruments. The results of the study show that the ICJ's Advisory Opinion of July 23, 2025 does not create new obligations for countries, but clarifies aspects of obligations contained in existing international agreements on climate change. The ICJ also links states' obligations to climate change with human rights, the law of the sea, and other treaties on the environment. The ICJ Advisory Opinion of July 23, 2025 has implications for various aspects ranging from foreign investment, environmental restoration, climate litigation, the rights of Indigenous Peoples, and SIDS countries. From Indonesia's perspective, this Advisory Opinion can be strategically used as a reference in dealing with internal and external challenges in reducing national GHG emissions. Overall, the ICJ Advisory Opinion of July 23, 2025 strengthens the accountability mechanism for the state as well as a potential juridical basis for the development of international climate change law.
Kata Kunci : Advisory Opinion ICJ 23 Juli 2025, kewajiban negara, perubahan iklim, due diligence, state responsibility.