Implementasi Kepmenakertrans 104 A/2002 :: Kajian Rekrutmen TKI di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo

WIDODO, E. Suryo, Dr. Samodra Wibawa

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Seiring dengan diberlakukannya regulasi penempatan TKI ke luar negeri, yakni Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 104 A/2002, berkembang masalah kekerasan yang menimpa TKI sebelum penempatan, selama penempatan maupun sesudah penempatan. Hal tersebut ditengarai sebagai akibat dari penempatan yang tidak sesuai dengan prosedur kebijakan. Penempatan non prosedural tidak saja terjadi pada daerah yang mengenal tradisi migrasi ke luar negeri, namun juga pada daerah yang hanya mengenal migrasi secara terorganisasi, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dua kabupaten di wilayah DIY, yakni Bantul dan Kulon Progo menunjukkan gejala adanya penempatan non prosedural dengan intensitas yang berbeda. Perbedaan intensitas tersebut menunjukkan adanya perbedaan cara mengimplementasikan proses penempatan TKI berdasar Kepmenakertrans 104A/2002. Dalam proses penempatan, tahapan krusialnya adalah rekrutmen. Penempatan akan terjadi secara prosedural atau tidak, terkait erat dengan cara rekrutmen dilakukan. Ketentuan tentang rekrutmen dan proses penempatan, pengerahan sumber daya daerah, serta dukungan pemerintah daerah, merupakan rangkaian unsur yang dominan dalam implementasi untuk menghasilkan output keberangkatan secara prosedural yang ditengarai dengan adanya pemahaman oleh TKI terhadap kondisi dan situasi pekerjaan yang akan dilakukannya. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap pejabat dan staf pada disnakertrans, petugas PJTKI, mantan TKI dan mantan calo/sponsor TKI. Juga dipergunakan observasi dan data sekunder. Informasi yang terkumpul diolah secara induksi-interpretasi-konseptualisasi. Dari penelitian yang dilakukan, terungkap bahwa hasil implementasi dipengaruhi oleh kejelasan dan konsistensi kebijakan, struktur organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, kapasitan politik dan ekonomi pemda setempat. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi prosedur pelayanan dan sosialisasi program yang berimplikasi pada tingkat pemahaman TKI terhadap informasi lowongan kerja, situasi pekerjaan yang akan dilakukannya dan kesesuaian rekrutmen dengan tahapan penempatan yang harus dilalui oleh Calon TKI. Untuk tercapainya keberangkatan prosedural yang lebih memberikan perlindungan, perlu perbaikan kejelasan dan konsistensi kebijakan, membentuk lembaga yang mengintegrasikan beberapa organisasi pelaksana di daerah dan dukungan Pemda dalam bentuk peraturan daerah, serta dukungan anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan

In line with the effective regulation of migrant worker’s placement in other countries i.e. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 104 A/2002, violence against migrant worker occur before, during and after its placement. It is indicated as a result of inappropriate placement for the policies procedure. Non procedural placement is not only happened in such area that know the migration tradition to other countries, but also in such area that know organized migration merely, e.g. Daerah Istimewa of Yogyakarta (DIY). Two districts in DIY area, i.e. Bantul and Kulon Progo indicate such a phenomenon of non procedural placement with different intensity. The difference of intensity indicates that there is dissimilarity to implement the placement process of migrant worker based on Kepmenakertrans 104A/2002. In the placement process, the crucial stage is recruitment. Procedural or non procedural placement is related to the recruitment method. The requirement of recruitment and placement process, local resource mobilization, and local government encouragement are series of the domineering elements in its implementation in order to produce output of procedural departure, which is indicated by the understanding of migrant worker on condition and situation of their works. This study applied the method of qualitative research. Information was collected through in-depth interview with the official government officer and staff of disnakertrans, staff of PJTKI, ex migrant women and its sponsor. It was also used such observation and secondary data. The collected information was processed by induction-interpretation-conceptualization. Research revealed that the implementation result was influenced by comprehensible and consistent policies, structure of implementing organization, communication between implementing organization, politic capacity and the economic of local government. Those factors influence the service procedure and the program socialization that is implicated the migrant’s women understanding of job opportunities information, employment situation and recruitment adjustment with the positioning stages that must be passed through by migrant worker applicant. To obtain protective procedures, it is necessary to improve comprehensible and consistent policies; and to establish such institution that integrates the local implementing organization and the local government encouragement in such local regulation, and budget support to increase service quality

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Kepmenakertrans No4 A/2002,TKI