Menavigasi Tekanan Fiskal Daerah di Era Efisiensi Anggaran: Analisis Strategi Pemerintah Daerah Provinsi dalam Menghadapi Pemangkasan Transfer ke Daerah

Khysa Amanina Arenta Putri, Media Wahyudi Askar, SIP., M.Sc., Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang disertai pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) berpotensi meningkatkan tekanan fiskal (fiscal stress) pada pemerintah daerah akibat tingginya ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah tingkat provinsi serta menganalisis tanggapan pemerintah daerah melalui langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam merespons kebijakan tersebut. Analisis dilakukan dengan meninjau tingkat ketergantungan fiskal, kapasitas fiskal daerah, potensi fiscal stress, dan strategi fiskal pemerintah daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumentasi terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen APBN dan APBD, Nota Keuangan, serta publikasi media massa selama periode 2019–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah meningkatkan tekanan fiskal, menurunkan kapasitas fiskal pemerintah daerah, mempersempit ruang fiskal bagi program pembangunan, serta mendorong pemerintah daerah memprioritaskan pemenuhan mandatory spending. Selain itu, ditemukan variasi tanggapan kebijakan yang dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan penguatan kemandirian fiskal pemerintah daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan pembentukan cadangan fiskal, serta perlunya kebijakan efisiensi anggaran yang lebih proporsional dari pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.

The budget efficiency policy outlined in Presidential Instruction No. 1 of 2025, coupled with cuts to regional transfer payments (TKD), has the potential to increase fiscal stress on local governments due to their high dependence on transfers from the central government. This study aims to analyze the impact of budget cuts to Regional Transfer Funds on the fiscal capacity of provincial-level local governments and to examine the responses of local governments through the policy measures they have implemented in response to this policy. The analysis was conducted by examining the level of fiscal dependence, regional fiscal capacity, potential fiscal stress, and the fiscal strategies of local governments. The study employed a qualitative approach using a documentary analysis of secondary data, including laws and regulations, the State Budget (APBN) and Regional Budget (APBD) documents, the Financial Memorandum, and mass media publications from 2019 to 2025. The results indicate that budget cuts to regional transfer funds increase fiscal pressure, reduce local governments’ fiscal capacity, narrow the fiscal space for development programs, and compel local governments to prioritize meeting mandatory spending requirements. In addition, the study found variations in policy responses influenced by differences in the fiscal capacity of each region. Based on these findings, the study recommends strengthening the fiscal autonomy of local governments through the optimization of local revenue and the establishment of fiscal reserves, as well as the need for more proportionate budget efficiency policies from the central government to maintain regional fiscal stability.

Kata Kunci : Efisiensi anggaran, Transfer ke Daerah, Fiscal stress (Tekanan fiskal), Respon kebijakan, Pemerintah daerah, Desentralisasi fiskal.