Laporkan Masalah

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Transplantasi Organ dalam Perspektif Hukum Pidana Kesehatan

Sri Rahmi Syahruddin, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum

2026 | Tesis | S2 Magister Hukum Kesehatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah secara mendalam rasionalitas pembentukan norma perlindungan hukum bagi korban tindak pidana transplantasi organ serta menganalisisnya dalam perspektif hukum pidana kesehatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji serta merumuskan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban komersialisasi tindak pidana transplantasi organ dengan berpedoman pada ketentuan hukum pidana kesehatan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini didukung pula dengan wawancara narasumber. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh dua temuan utama. Pertama, dasar pertimbangan hukum (ratio legis) perlindungan terhadap korban tindak pidana transplantasi organ dalam kerangka hukum pidana kesehatan dibangun atas tiga landasan utama, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, perlindungan tersebut berangkat dari nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan prinsip bioetika. Secara sosiologis, perlindungan tersebut lahir sebagai respons terhadap kerentanan ekonomi, kesenjangan akses kesehatan, serta maraknya eksploitasi tubuh manusia. Secara yuridis, perlindungan tersebut memperoleh legitimasi dari instrumen hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang menjamin hak atas kesehatan dan keutuhan tubuh serta melarang perdagangan organ manusia. Kedua, implementasi perlindungan hukum bagi korban dilakukan melalui tiga bentuk perlindungan, yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan dan pengawasan sistem transplantasi organ serta langkah-langkah pencegahan perdagangan organ. Perlindungan represif dilakukan melalui proses penegakan hukum, pemberian sanksi kepada pelaku, dan pemenuhan hak korban. Adapun perlindungan rehabilitatif ditujukan untuk memulihkan kondisi korban secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi.

The purpose of this study is to examine in depth the rationale for establishing legal protection norms for victims of organ transplantation crimes and to analyze them from the perspective of criminal health law. This study also aims to examine and formulate forms of legal protection that can be provided to victims of the commercialization of criminal organ transplantation crimes, guided by applicable criminal health law provisions.

This research is a normative legal study. Primary, secondary, and tertiary legal texts comprise the secondary data employed in this study. This research is also supported by interviews with informants. The data analysis in this study used qualitative methods.

Based on the research results, two main findings were obtained. First, the legal basis (ratio legis) for protecting victims of organ transplant crimes within the framework of criminal health law is based on three main foundations: philosophical, sociological, and juridical. Philosophically, this protection stems from humanitarian values, respect for human rights, and bioethical principles. Sociologically, this protection emerged as a response to economic vulnerability, disparities in access to healthcare, and the rampant exploitation of the human body. Juridically, this protection derives legitimacy from international legal instruments and national laws and regulations that guarantee the right to health and bodily integrity and prohibit the trafficking of human organs. Second, the implementation of legal protection for victims is carried out through three forms of protection: preventive, repressive, and rehabilitative. Preventive protection is realized through the regulation and supervision of the organ transplant system and measures to prevent organ trafficking. Repressive protection is implemented through law enforcement processes, imposing sanctions on perpetrators, and fulfilling victims' rights. Rehabilitative protection, meanwhile, aims to restore victims' physical, mental, social, and economic conditions.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Korban, Tindak Pidana Transplantasi Organ, Hukum Pidana Kesehatan

  1. S2-2026-525525-abstract.pdf  
  2. S2-2026-525525-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-525525-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-525525-title.pdf