Kebijakan pertambangan pasir Merapi di Kabupaten Magelang

SANTOSO, Joko, Dr. Samodra Wibawa

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini didasarkan pada persoalan penambangan pasir merapi yang sudah berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan akibat dari aktivitas penambangan yang berlebihan. Kebijakan yang dibuat pemerintah Kabupaten Magelang meminggirkan kepentingan masyarakat umum dan lingkungan alam. Kebijakan penambangan pasir perlu dikaji secara holistik mengingat semua kebijakan pemerintah harus tetap mengutamakan azas kemanfaatan bagi masyarakat dan senantiasa menjaga kelestarian lingkungan alam. Permasalahan yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Kebijakan pertambangan pasir merapi di Kabupaten Magelang, dan (2) Kebijakan apa saja yang sebaiknya dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam bidang pertambangan pasir merapi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dari penelitian ini dalam perumusan kebijakan pertambangan pasir merapi diketahui Stakeholders yang terlibat adalah masih bersifat internal yaitu jajaran birokrat dan anggota legislatif serta belum menyentuh segenap elemen yang terkait dengan kebijakan penambangan pasir merapi. Akibatnya adalah kebijakan tersebut menimbulkan dampak negatif yang sangat besar terhadap masyarakat maupun lingkungan alam. Hal ini dapat dibuktikan dengan NPV dari pertambangan pasir merapi sebesar Negatif (-) Rp. 20.743.299.000,- Besarnya rasio Biaya Manfaat atau (Benefit and Cost Ratio) sebesar 0,754 yang berarti untuk biaya sebesar Rp 1,- akan menghasilkan kemanfaatan (benefit) sebesar Rp 0,754. Kebijakan pertambangan pasir merapi tidak memiliki IRR (internal rate of Return) karena untuk mencapai situasi dan kondisi NPV=0 dan B/C Ratio = 1, merupakan suatu hal yang sangat tidak rasional ataupun IRR akan terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama dan dengan tingkat suku bunga (discount rate) yang sangat tinggi. Kebijakan pertambangan pasir ini belum mengakomodasikan semua Interest berbagai elemen masyarakat serta belum memiliki suatu solusi terbaik dalam tataran implementasinya. Kompleksitas permasalahan membuat kebijakan pertambangan pasir memunculkan berbagai dilemma bagi pemerintah daerah untuk menyusun alternatif kebijakan yang lebih baik dan efektif. Setelah dilakukan analisis alternatif kebijakan dengan menggunakan penggabungan metode Gueller yaitu dengan matrix display system dan metode franklin, maka kebijakan pertambangan pasir merapi yang direkomendasikan adalah sosialisasi, pelatihan dan pembinaan masyarakat lereng merapi dalam pemanfaatan material hasil penambangan pasir merapi. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan sentuhan teknologi serta bantuan modal dan peralatan sehingga akan meningkatkan nilai tambah material hasil penambangan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

This study is based on Merapi’s sand mining activities that have been turn into serious problem which impact of over dosis mining activities. The policy that has been made by The Magelang Regency avoided public interest and everlasting of natural environment. Sand mining policy actually must be focused holistically; in term of every local government policy must be ultimate utilities principle for public interest and everlasting of natural environment. This research try to answer to research question which are (1) How the sand mining policy in Magelang Regency; (2) What policy should be made by the local government of Magelang Regency in sand mining activities. The method of this research is qualitative method. From this research, shown that in policy formulation of Merapi’s sand mining only tribute for internal stakeholders which are bureaucracy and legislator while the other stakeholders did not involved. This policy are huge negative impact especially to community and natural environment. This argument can be proofed through values of sand mining policy net present value (NPV) is – (minus) Rp. 20.743.299.000,- The values of cost and benefit ratio is 0,754, it means for Rp.1, - cost, only gave of Rp 0,754 benefit. The sand mining policy is not have internal rate of return (IRR), because to reach condition of NPV=0 and B/C ratio = 1, is irrational even tough in long term with high discount rate. This policy is not accommodate yet every element of community and did not give a better solution in implementation. Complexity of this problem affects more dilemmas for local government to make alternative policies. After combine analyze with gueller method with displays system matrix and Franklin method, this came with recommendation the local government of Magelang Regency is socialization, maintenance and use technological approach to mining material in order to upgrading civil income.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Daerah,Pertambangan Pasir, policy formulation, policy implementation, cost and benefit analysis, and public policy analysis