Laporkan Masalah

Asas Pembagian Hak Atas Tanah Dengan Hak Atas Air Sebagai Pedoman Pemberian Hak Atas Tanah Dan Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Air Di Wilayah Pesisir

Muhammad Thaariq Haryanto, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H.,M.Jur.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini mengkaji konsistensi asas pembagian hak atas tanah dan hak guna air sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 16 UUPA terhadap regulasi sektoral di wilayah pesisir. Kajian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penguasaan privat atas wilayah pesisir oleh korporasi yang difasilitasi oleh otoritas pemerintah, yaitu Kementerian ATR/BPN, KKP, dan Pemda, melalui penerbitan hak atas tanah dan izin pemanfaatan ruang laut pada kawasan yang secara faktual dan historis merupakan ruang hidup nelayan tradisional. Dua permasalahan utama diteliti, yaitu sejauh mana asas pembagian hak dipedomani oleh norma hukum sektoral yang berlaku, dan peraturan perundang-undangan apa saja yang berpotensi melindungi atau mengabaikan hak masyarakat pesisir. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif-preskriptif, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dihimpun melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas pembagian hak (horizontale scheiding) secara normatif masih diakui sebagai kerangka acuan hukum agraria nasional, tetapi mengalami devaluasi sistemik dalam pembentukan dan implementasi regulasi terbaru di wilayah pesisir. Devaluasi ini terutama disebabkan oleh perluasan objek hak atas tanah ke ruang perairan melalui PP Nomor 18 Tahun 2021, serta ketentuan perubahan status zona inti kawasan konservasi dalam PP Nomor 27 Tahun 2021, dua produk hukum turunan UU Cipta Kerja yang mengaburkan batas ontologis antara rezim hukum tanah dan rezim hukum air. Rezim hukum pesisir Indonesia terbukti menjadi arena kontestasi normatif antara instrumen hukum yang melindungi hak masyarakat pesisir, sebagaimana termuat dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 serta UU Nomor 7 Tahun 2016, dengan instrumen hukum yang memfasilitasi privatisasi ruang pesisir pascaderegulasi investasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa devaluasi asas pembagian hak bersumber dari inkonsistensi hierarkis dan sektoral, bukan dari ketiadaan norma pelindung, sehingga kepastian hukum bagi hak masyarakat pesisir tereduksi secara praktis meskipun pengakuan normatifnya tetap dipertahankan secara tekstual. Sebagai langkah korektif, penelitian ini merekomendasikan optimalisasi hak lintas publik, moratorium penerbitan izin KKPRL, dan audit administratif terhadap sertifikat hak atas tanah di wilayah pesisir.

This study examines the consistency of the principle of rights separation (horizontale scheiding) between land rights and water use rights, as governed by Article 4 in conjunction with Article 16 of the Basic Agrarian Law (UUPA), against sectoral regulations applicable in coastal areas. The study is grounded in the phenomenon of private appropriation of coastal space by corporations, a process facilitated by government authorities, namely the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, and regional governments, through the issuance of land titles and marine spatial utilization permits over areas that, both factually and historically, constitute the living space of traditional fishing communities. Two central issues are investigated: first, the extent to which the principle of rights separation under the UUPA is observed within applicable sectoral legal norms, and second, which laws and regulations potentially protect or disregard the rights of coastal communities. This research employs a normative legal method that is descriptive-prescriptive in nature, drawing on primary, secondary, and tertiary legal materials gathered through library research and analyzed using a descriptive-analytical qualitative approach.

The findings indicate that the principle of rights separation, while still normatively recognized as a reference framework within national agrarian law under the UUPA, has undergone systemic devaluation in the formulation and implementation of recent coastal regulations. This devaluation is primarily driven by the expansion of land rights objects into water spaces through Government Regulation Number 18 of 2021, as well as provisions altering the status of core zones within conservation areas under Government Regulation Number 27 of 2021. Both regulations, derived from the Job Creation Law, blur the ontological boundary between the land law regime and the water law regime. The study further finds that Indonesia's coastal legal regime has become an arena of normative contestation between legal instruments intended to protect coastal community rights, as set out in Law Number 27 of 2007 in conjunction with Law Number 1 of 2014 and Law Number 7 of 2016, and legal instruments that facilitate the privatization of coastal space following investment deregulation, particularly Government Regulation Number 18 of 2021 and the investment zoning provisions within Government Regulation Number 27 of 2021. The study concludes that the devaluation of the rights separation principle stems from hierarchical and sectoral inconsistency rather than from an absence of protective norms, resulting in a practical reduction of legal certainty for coastal community rights despite the continued textual recognition of those rights. As a corrective measure, this study recommends optimizing the public right of passage, imposing a moratorium on the issuance of marine spatial utilization permits (KKPRL), and conducting an administrative audit of land title certificates in coastal areas to restore consistency in the application of the rights separation principle within the national agrarian legal framework.

Kata Kunci : asas pembagian hak, hak atas tanah, hak guna air, wilayah pesisir, coastal grabbing, principle of rights separation, land rights, water use rights, coastal areas, coastal grabbing

  1. S1-2026-503042-abstract.pdf  
  2. S1-2026-503042-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-503042-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-503042-title.pdf