Evaluasi Program Pengamanan Harga Pasca Panen Hasil Pertanian di Kabupaten Bantul

NUGROHO, Tarcicius Harjuna Sigit, Dr. Samodra Wibawa

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Otonomi Daerah, sebagaimana dikandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah merupakan usaha untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk memberdayakan potensi ekonomi, sosial-budaya dan politik di wilayahnya. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten dan kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Salah satu wujud otonomi daerah di Kabupaten Bantul adalah reformasi kebijakan di bidang pertanian, dengan salah satu wujud nyatanya adalah penetapan Program Pengamanan Harga Pasca Panen Hasil Pertanian. Program tersebut adalah merupakan program khas Kabupaten Bantul yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 12a Tahun 2003 tanggal 31 Januari 2003. Tujuan program tersebut adalah untuk mengantisipasi agar petani tidak selalu dirugikan karena ketidakstabilan harga pasca panen hasil pertanian setiap musim panen, dengan outcome yang diharapkan berupa peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Pola dasar kebijakan ini adalah pemberian subsidi kepada petani, yang dilaksanakan dengan jalan membeli hasil panen yang harga jualnya anjlok dengan tingkat harga minimal sesuai perhitungan Break Even Point (BEP). Penelitian terhadap program ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pencapaian tujuan program, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian tujuan tersebut, serta menggali alternatif-alternatif apa yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan program tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum Program Pengamanan Harga Pasca Panen Hasil Pertanian di Kabupaten Bantul belum dapat mewujudkan tujuan utama ditetapkannya kebijakan. Hal itu tercermin dari belum mampunya program tersebut mempengaruhi harga komoditas pertanian di pasaran, sehingga sebagian besar petani yang tidak secara langsung terkena oleh program belum dapat menikmati hasil pelaksanaan program tersebut. Kondisi tersebut disebabkan karena adanya beberapa kelemahan, yaitu akses terhadap pasar yang masih lemah, organisasi pelaksana kebijakan yang kurang memadai, serta keterbatasan dukungan sumber daya dan dana. Terhadap kondisi-kondisi tersebut, disarankan untuk menyempurnakan pola pelaksanaan Kebijakan Pengamanan Harga Pasca Panen Hasil Pertanian tersebut. Langkah-langkah penyempurnaan yang dapat ditempuh adalah dengan memperbaiki metode kerja dan membentuk organisasi pelaksana kebijakan yang mandiri, memberikan kesadaran kepada petani mengenai risiko usaha, dan pada masa yang akan datang perlu dipertimbangkan untuk membentuk lembaga mandiri yang profit oriented.

Local autonomy as stipulated in the Law of 22/1999 revised by the Law of 32/2004 on Local Government is an effort to empower local economic, socio-cultural, and political potentials. Therefore, regencies and municipalities are authorized to manage and govern their own local public interest at their own initiative based on the people’s aspiration. One of the manifestations of local autonomy in Bantul Regency is agricultural policy reform manifested in the Program of Post-Harvest Price Safety of Agricultural Outputs. The program specifically applied in Bantul Regency was established by the Decision of Bantul Regent of 12a/2003 dated January 31, 2003. The main objective of the program is to anticipate the possible disadvantage position of the farmers due to unstable postharvest price of agricultural outputs during the harvest season, and is expected to generate income and welfare of the farmers. The principle pattern of the program is that the government provides subsidy to farmers by buying farmer’s harvest outcome suffering from declined at minimal price to reach the Break Even Point (BEP). The study on this program aims at identifying the achievement of the expected goals, the obstacles of the goals achievement, as well as exploring the alternatives possible taken to improve the program. The results of the study suggested that in general, the objectives of the Program of Post-Harvest Price Safety of Agricultural Outputs in Bantul Regency cannot be reached. This is manifested in the failure of the program to affect agricultural commodities price in the market so that most farmers having no direct effect of the program cannot enjoy the advantages resulting from the implementation of the program. In addition, in the implementation of the program there are some weaknesses including poor marketing, low capability of the organization in charge of program implementation, as well as limited fund and resources. To overcome the condition, the program has to be revised. The revision may include work method improvement, establishment of independent organization in charge of program implementation, business risks awareness to the farmers, and in the future needs to be considered to establish an independent profit-oriented institution.

Kata Kunci : Strategi Pembangunan,Program Pengamanan Pasca Panen