Peran Pemerintah Kota Bekasi dalam Perlindungan Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Air dan Udara dari Aktivitas TPST Bantargebang
Kansha Kanaka Edrajaya, Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dan tanggung jawab Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan TPST Bantargebang, serta menganalisis peran Pemerintah Kota Bekasi dalam perlindungan lingkungan hidup terhadap pencemaran air dan udara akibat aktivitas TPST Bantargebang.
Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan undang-undang. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dengan mengintegrasikan analisis dokumen dan hasil wawancara dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, serta masyarakat di sekitar TPST Bantargebang yang digunakan untuk memperkuat pengelolaan dan analisis data.
Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Bekasi tidak berkedudukan sebagai pengelola operasional TPST Bantargebang, melainkan sebagai pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah administrasinya terhadap dampak pencemaran air, pencemaran udara, serta dampak kesehatan masyarakat akibat aktivitas TPST Bantargebang. Peran Pemerintah Kota Bekasi dalam perlindungan lingkungan hidup terhadap pencemaran air dan udara lebih berorientasi pada perlindungan masyarakat dari dampak pencemaran, tetapi pelaksanaan peran tersebut masih lebih berfokus pada penanganan dampak pencemaran daripada pencegahan dan pengendalian sumber utama pencemaran karena kewenangan tersebut berada pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
This legal research aims to identify and analyze the legal position and responsibilities of the Bekasi City Government in the management of the Bantargebang Integrated Waste Processing Facility (TPST Bantargebang), as well as to analyze the role of the Bekasi City Government in environmental protection against water and air pollution resulting from the activities of TPST Bantargebang.
This research employs a normative-empirical legal research method using a case approach and a statutory approach. Data were collected through library research on relevant laws and regulations by integrating document analysis with interviews conducted with the Bekasi City Environmental Agency, the Jakarta Provincial Environmental Agency, and communities residing around TPST Bantargebang to support the data processing and analysis.
The results of this research indicate that the Bekasi City Government does not serve as the operational manager of TPST Bantargebang, but rather as the local government responsible for environmental protection and management within its administrative jurisdiction against the impacts of water pollution, air pollution, and public health problems caused by the activities of TPST Bantargebang. The role of the Bekasi City Government in environmental protection is primarily oriented toward protecting the community from the impacts of pollution. However, its role remains focused on addressing the impacts of pollution rather than preventing and controlling the primary sources of pollution, as the authority over the operational management of TPST Bantargebang rests with the Jakarta Provincial Government.
Kata Kunci : Perlindungan Lingkungan Hidup, Pencemaran Air, Pencemaran Udara, TPST Bantargebang, Pemerintah Kota Bekasi