Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1997 tentang penggunaan fasilitas umum perkotaan :: Studi kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Jayapura

MANO, Daniel, Prof.Dr. Agus Dwiyanto

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Penggunaan Fasilitas Umum Perkotaan dalam kasus penertiban Pedagang Kaki Lima, merupakan Kebijakan Pemerintah Kota Jayapura untuk menata Kota Jayapura agar terlihat bersih, indah dan nyaman sesuai visi Kota Jayapura adalah menciptakan Kota Jayapura / menjadikan Kota Jayapura Kota Beriman yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Penelitian ini mencoba mendiskripsikan : (1) Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Jayapura dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun1997 Tentang Penggunaan Fasilitas Umum Perkotaan dalam kasus penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Jayapura; (2) Bagaimana cara tentang proses penanganan Pedagang kaki Lima di Kota Jayapura; (3) Untuk mengetahui faktorfaktor apa yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 1997 Tentang Penggunaan Fasilitas Umum Perkotaan dalam kasus penertiban Pedagang Kaki Lima. Metode Penelitian yang digunakan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan di atas adalah pendekatan deskriptive yang memusatkan pada aspek-aspek yang sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan secara atkual melalui data yang diperoleh, disusun, dijelaskan dan dianalisa secara diskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat tergantung dari karakteristik pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dukungan publik, kebijakan dan kelompok sasaran. Karena kelima aspek ini harus searah dalam membuat bahkan memahami benar apa yang akan dilaksanakannya, sehingga didalam proses implementasi kebijakan tersebut dapat mendapatkan hasil yang maksimal sesuai tujuan kebijakan dibuat. Sedangkan Pedagang Kaki Lima adalah para pekerja disektor informal yang juga melaksanakan aktivitasnya guna mempertahankan kehidupannya bahkan keluarganya ditengah arus perkembangan kota yang kian meningkat dan penuh dengan berbagai macam tantangan, dan ini hanya terjadi dikota-kota besar, dan kini mulai terasa di Kota Jayapura. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan beberapa kelemahan baik dari pembuat kebijakan sampai dengan kelompok sasarannya, dimana belum mempunyai satu pemahaman yang sama tentang kebijakan yang dilaksanakan sehingga menghambat bahkan tidak berhasilnya pelaksanaan kebijakan tersebut dilapangan. Adapun yang menjadi faktor penghambat yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah : (1) Pelaksana kebijakan; (2) Pendapat masyarakat umum bertentangan dengan isi kebijakan; (3) Tingkat kesadaran kelompok sasaran terlalu rendah terhadap kebijakan; (4) Kebijakan itu sendiri menyangkut isinya harus diperbaharui atau ditinjau kembali karena masih mempunyai kekurangan pada instansi-instansi lain yang mempunyai kewenangan langsung dalam pelaksana kebijakan tentang Pedagang Kaki Lima tidak dilibatkan.

The implementation of district regulation Number 23, 1997 on the Use of Urban Public Facility in case of controlling Sidewalk Trader has been the Government Policy of Jayapura City to manage the later as a clean, beautiful and pleasant city in accordance with the vision of Jayapura City to create the Jayapura City to be a Progressed, Autonomous and Prosperous Faithful City. This research has tried to describe: (1) How was the implementation of Government policy of Jayapura City on enactment of District Regulation Number 23. 1997 on the Use of Urban Public Facility in case of controlling Sidewalk Trader in Jayapura City. (2) How was the method of management process of Sidewalk Trader in Jayapura City. (3) To identify what factors influenced the implementation of district regulation Number 23, 1997 on the Use of Urban Public Facility in case of controlling Sidewalk Trader. The method used to observe an implementation process of above policy was descriptive focused on aspects that most influence actually to the implementation of policy through data collected, arranged, explained and analyzed descriptively. The result showed that to determine the success at implementation of the policy is most depended on characteristic of the policy maker, policy organizer, public support, policy and the target group. Since this fifth aspects must parallel on making even understanding rightly what will be implemented, so that in these policy implementation process might obtained a maximal result that appropriate with the objective of policy made. While the Sidewalk Trader are workers at informal sector that implements as well their activities to defend their life even their family among the stream of city development that more and more increase and full with many challenges, it is just occurred at the big cities, and nowadays beginning experienced in Jayapura City. Furthermore, this research found some weakness from the policy maker to the target group, in which they have not one similar comprehension about the policy implemented so that hampering even causing the failure of implementation the policy on field. Whereas the obstructed factors that the writer find in this research are: (1) Policy organizer; (2) Public opinion was contradicted with the policy content; (3) The most lowest consciousness level of target group to the policy; (4) The policy involved its content must be renewed or reviewed because has still shortage in another instance that has direct authority on implementation of the policy about the Sidewalk Trader was not involved.

Kata Kunci : Kebijakan Publik,Perda,Fasilitas Umum, Policy Implementation, District Regulation, Sidewalk Trader