Analisis Hukum Pembagian Royalti Digital Antara Pemegang Hak Terkait dan Platform Streaming (Studi Kasus: Spotify Di Indonesia)
Yuni Purnama Sari, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.
2026 | Tesis | S2 Magister Hukum
Perkembangan industri musik digital khususnya platform streaming Spotify telah membawa perubahan signifikan dalam konsumsi lagu dan/atau musik di Indonesia. Mekanisme pembagian royalti digital lagu dan/atau musik di Indonesia telah sesuai dengan UUHC 2014 beserta peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, aturan tersebut masih belum mengatur secara eksplisit mengenai struktural pembagian royalti, pihak-pihak yang berwenang, batasan besaran pemotongan royalti, syarat perjanjian kerja sama, dan transparansi pelaporan royalti digital.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan apakah mekanisme pembagian royalti digital antara pemegang hak terkait dan platform streaming Spotify di Indonesia telah sesuai dengan UUHC 2014 dan peraturan pelaksanaannya, serta menganalisis dan merumuskan pembagian royalti digital lagu dan/atau musik pada platform streaming Spotify yang adil di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya mekanisme pembagian royalti digital sepenuhnya dijalankan oleh pihak ketiga melalui perjanjian lisensi yang bersifat privat di luar kewenangan LMKN, dengan struktur distribusi berlapis yang mengakibatkan kreator menerima potongan berlapis dari Spotify sebesar 30%, distributor pusat Believe sebesar 20%, dan aggregator sebesar 25%, sehingga kreator hanya menerima sebagian kecil dari royalti yang seharusnya menjadi hak mereka. Kondisi ini sejatinya belum memenuhi prinsip keadilan distributif John Rawls dan bertentangan dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.
Guna mewujudkan pembagian royalti digital yang adil di Indonesia, diperlukan upaya hukum melalui pembaruan dan penguatan regulasi yang termuat dalam ketentuan peraturan pelaksanaan tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik agar lebih eksplisit dan komprehensif, khususnya mengatur terkait platform streaming digital, penerapan sistem satu pintu di bawah (one gate policy) kewenangan LMKN berbasis teknologi blockchain, sosialisasi terhadap para pihak terkait mekanisme royalti digital, penetapan sanksi atas penyalahgunaan data royalti, evaluasi sistem pro-rata menuju User Centric Payment System (UCPS), serta penyelarasan besaran nilai royalti antarnegara pada platform Spotify.
The growth of the digital music industry particularly the streaming platform Spotify has brought about significant changes in the consumption of songs and/or music in Indonesia. The mechanism for distributing digital royalties for songs and/or music in Indonesia is in accordance with the 2014 Copyright Law and its implementing regulations. However, these regulations do not yet explicitly address the structure of royalty distribution, the authorized parties, limits on royalty deductions, terms of cooperation agreements, and transparency in digital royalty reporting.
This study is a normative-empirical legal research aimed at analyzing and explaining whether the digital royalty distribution mechanism between rights holders and the Spotify streaming platform in Indonesia complies with the 2014 Copyright Law and its implementing regulations, as well as analyzing and formulating a fair digital royalty distribution system for songs and/or music on the Spotify streaming platform in Indonesia. The research findings indicate that, in practice, the digital royalty distribution mechanism is entirely managed by a third party through private licensing agreements outside the authority of the LMKN, with a multi-tiered distribution structure that results in creators receiving tiered deductions: 30% from Spotify, 20% from the central distributor Believe, and 25% from the aggregator. Consequently, creators receive only a small portion of the royalties to which they are entitled. This situation does not meet John Rawls’s principle of distributive justice and violates the principle of good faith as stipulated in Article 1338 of the Civil Code.
To achieve a fair distribution of digital royalties in Indonesia, legal measures are needed through the updating and strengthening of regulations contained in the implementing regulations on the management of copyright royalties for songs and/or music to make them more explicit and comprehensive, particularly regarding digital streaming platforms, the implementation of a “one-gate policy” under the authority of LMKN based on blockchain technology, outreach to relevant parties regarding digital royalty mechanisms, the imposition of sanctions for the misuse of royalty data, the evaluation of the pro-rata system toward a User-Centric Payment System (UCPS), and the harmonization of royalty rates across countries on the Spotify platform.
Kata Kunci : Royalti Digital, Spotify, Hak Cipta, Keadilan Distributif, Pro-Rata, Pemegang Hak Terkait