Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (P2MK) di Kota Kendari

MAS'UD, Annas, Dr. Erwan Agus Purwanto

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi pembangunan yang akhir-akhir ini menjadi alternatif pilihan terbaik dalam melakukan pembangunan. P2MK sebagai salah satu program lokal pemerintah kota kendari menjadi objek penelitian dari penelitian ini. Dengan menjadi program lokal akan menjamin keberlanjutan program karena biaya program melekat pada APBD, serta tingkat keberhasilannya menjadi tanggungjawab pemerintah kota secara keseluruhan. Pada penelitian ini permasalahan penelitian yang ingin diketahui lebih lanjut adalah bagaimana program pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan (P2MK) yang dilihat dari dukungan birokrasi, partisipasi masyarakat serta peranan lembaga bentukan masyarakat dan melihat keberdayaan masyarakat apa yang tercapai melalui program ini. Secara teoritis strategi pemerataan dengan pembangunan (redistribution with growth) merupakan strategi pembangunan dari bawah “buttom up” yang berusaha memadukan pertumbuhan dan pemerataan yang salah satu arahnya adalah pemihakan pada pemberdayaan masyarakat yaitu memberikan daya kepada masyarakat sehingga hubungan awal antara powerfull dengan powerless menjadi hubungan subjek-subjek. Diharapkan dengan strategi pembangunan P2MK yang menganut konsep pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat ini akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi untuk mencapai keberdayaan dan kemandirian, dengan birokrasi yang memainkan peranan sebagai fasilitator dengan efektif, sehingga organisasi kemasyarakatan lainnya dapat mengambil peran. Berdasarkan permasalahan dan kerangka teori, penulisan tesis ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan program P2MK. Pengambilan data sekunder berupa dokumen program dan data primer berupa hasil wawancara, observasi lapangan dari peneliti yang penentuan sampelnya bertujuan (pusposive sampling) agar data yang diperoleh sesuai harapan dan dideskripsikan melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar program yang dilakukan pada kecamatan dan kelurahan dengan dukungan birokrasi yang memiliki komitmen, untuk memberdayakan masyarakat akan memperlihatkan efektivitas dalam pengelolaan program ini. Karena partisipasi masyarakat dapat terlihat secara aktif dan organisasi kemasyarakatan dapat mengambil peran secara aktif dalam berbagai bentuk danmekanisme kerja yang terbangun. Sebaliknya dukungan birokrasi dengan komitmen yang jauh dari keinginan untuk memberdayakan masyarakat akan memperlihatkan pengelolaan P2MK tidak efektif, karena intervensi dan dominasi birokrasi yang sangat besar menjadikan masyarakat terhambat untuk berpartisipasi dan organisasi kemasyarakatan menghadapi keterbatasan dalam melakukan perananya bahkan pada beberapa kelurahan tidak terlibat. Oleh karena itu, untuk mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dalam program ini, dan memberikan ruang bagi berperannya organisasi kemasyarakatan dibutuhkan komitmen dan dukungan birokrasi yang kuat untuk memberdayakan masyarakat, serta mengurangi dominasi birokrasi dan menghilangkan red tipe bagi pengelolaan administrasi P2MK pada tingkat pengelola program dari birokrasi tingkat kota, kecamatan dan kelurahan.

Communities empowerment is one of the recently development strategy that considered as the best alternative in attempt to involve communities potential. After the failed previous strategy which expected on emerging up-down effect, P2MK (Regency and Sub-district Communities Empowerment Program) as one of the local program of Kendari city government become an object of this study. Indeed, thus will enable a continued program because inherent cost to the regional budget and its success entirely become responsibility of city government. The study supposed to explore further issues on how the P2MK viewed from bureaucracy support, communities’ involvement as well as the role of their organization, and to recognize achieved communities empowerment through this program insofar. Theoretically, redistribution with growth is a bottom up development strategy which attempts to incorporate growth and distribution, i.e. aimed on communities’ empowerment. Through this P2MK strategy it is expected that communities will have an opportunity to be involved on achievement of self-sufficient and power, with the role of bureaucracy as an effective facilitator, so that other societies’ organization can take part. According to the issues and theoretical framework, this study uses a qualitative method. Primary data derived from in-depth interview and field observation, while secondary data obtained from program document, so that the result consistent with chosen purposive sampling. The result show that the majority of the program conducted in sub-district with the committed bureaucracy support suggested a positive outcome. Thus is resulted from actively communities’ involvement and organizational activities within various mechanisms. Otherwise (without any committed bureaucracy support), it will give a contrast outcomes. This is resulted from excessive intervention and domination of bureaucracy, so that it discourages the involvement of communities on playing their roles. Therefore, in order to enhance an active involvement of communities within this program, as well as to give a space for societies organizational role, it need a commitment and sounds bureaucracies’ support to empower communities, decrease the domination stated above, and eliminate red tape for P2MK administration management in program manager level of city, district, and sub-district bureaucracy level

Kata Kunci : Strategi Pembangunan,Partisipasi Masyarakat,P2MK