Laporkan Masalah

Pengaturan dan Penggunaan Autopsi Psikologis dalam Penyelidikan Kematian Tidak Wajar di Indonesia

Nadra Rahelya Butar Butar, Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk: 1) mengkaji dan menganalisis kerangka pengaturan yang berlaku serta penggunaan autopsi psikologis dalam penyelidikan kematian tidak wajar di Indonesia; dan 2) merumuskan arah pengaturan penggunaan autopsi psikologis dalam penyelidikan kematian tidak wajar di Indonesia di masa mendatang berdasarkan kebutuhan penegakan hukum serta studi perbandingan pengaturan di negara lain.

Penulisan Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara guna mengkaji secara langsung penggunaan autopsi psikologis. Sementara itu, pendekatan normatif dan komparatif digunakan untuk menelaah kerangka hukum yang saat ini berlaku serta pengaturan di negara lain. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif guna memberikan gambaran mengenai penggunaan autopsi psikologis serta kebutuhan pengaturannya ke depan. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyelidik Polri dan psikolog forensik serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan dan penggunaan autopsi psikologis saat ini. Secara regulasi, Pasal 56 ayat (1) KUHAP 2025 membatasi psikologi forensik sebagai bantuan teknis pada tahap penyidikan. Namun dalam penerapannya, metode autopsi psikologis sudah digunakan sejak tahap penyelidikan kasus kematian tidak wajar untuk merekonstruksi kondisi psikologis korban. Penelitian ini menemukan tiga problematika utama, yaitu belum terakomodasinya penggunaan autopsi psikologis pada tahap penyelidikan, belum adanya indikator objektif penggunaan autopsi psikologis, serta belum tersedianya pedoman psikologi forensik sebagai standar pelaksanaan. Berdasarkan temuan tersebut, arah pengaturan ke depan perlu difokuskan pada penguatan dasar hukum penggunaan bantuan teknis pada tahap penyelidikan, penyusunan indikator objektif penggunaan autopsi psikologis, dan pembentukan pedoman psikologi forensik sebagai standar pelaksanaannya.

This legal writing aims to: 1) analyze the existing regulatory framework and practice regarding the use of psychological autopsy in the preliminary investigation of death-related crimes in Indonesia; and 2) formulate the future regulatory direction for the use of psychological autopsy in the preliminary investigation of death-related crimes in Indonesia based on the needs of law enforcement practice and comparative studies of regulations in other jurisdictions.

This legal writing is a normative-empirical legal research. The empirical approach is conducted through case studies and interviews to directly examine the practice of using psychological autopsy. Meanwhile, normative and comparative approaches are used to analyze the currently applicable legal framework and its regulatory standards in other countries. Furthermore, this research is descriptive in nature to provide an overview of the practice of psychological autopsy and its future regulatory needs. The research utilizes primary data obtained through interviews with Polri (Indonesian National Police) preliminary investigators and forensic psychologists, as well as secondary data collected through literature and document studies. All data were subsequently analyzed qualitatively.

The findings indicate a gap between the current regulation and implementation of psychological autopsy. Regulatorily, Article 56 paragraph (1) of the KUHAP 2025 restricts forensic psychology to technical assistance at the investigation stage. In practice, however, psychological autopsy has already been utilized since the preliminary investigation stage of unnatural death cases to reconstruct the victim's psychological condition prior to death. This research identifies three main issues: the inadequate accommodation of the use of psychological autopsy at the preliminary investigation stage, the absence of objective indicators for the use of psychological autopsy, and the lack of forensic psychology guidelines as implementation standards. Based on these findings, the future regulatory direction needs to be focused on strengthening the legal basis for the use at the preliminary investigation stage, formulating objective indicators for the use of psychological autopsy, and establishing forensic psychology guidelines as its implementation standards.

Kata Kunci : autopsi psikologis, penyelidikan, kematian tidak wajar

  1. S1-2026-500198-abstract.pdf  
  2. S1-2026-500198-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-500198-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-500198-title.pdf