Analisis Praktik Autocratic Legalism Dalam Pembentukan Provinsi-Provinsi Baru di Papua Pasca Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2021

Zakki Nuzul Abdillah, Arie Ruhyanto, S.I.P., M.Sc., Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Penelitian ini menganalisis fenomena politik hukum pasca-Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, khususnya terkait kebijakan pemekaran wilayah yang menghasilkan Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui pembentukan empat provinsi baru pada tahun 2022. Latar belakang penelitian ini berakar pada pergeseran fundamental kebijakan desentralisasi asimetris di Papua, yang awalnya dirancang untuk memberdayakan masyarakat lokal, namun kini cenderung menguatkan kontrol pusat. Fokus utama penelitian adalah mengkaji bagaimana praktik autocratic legalism beroperasi dalam proses revisi UU Otsus No. 21 Tahun 2001 menjadi UU No. 2 Tahun 2021, serta bagaimana mekanisme hukum digunakan sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaan elit pusat di wilayah Papua.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus eksplanatoris. Data utama bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan dengan metode narrative literature review, dengan menggali dokumen produk hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, naskah akademik, serta publikasi ilmiah dan media massa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Revisi UU Otsus Papua mencerminkan ciri-ciri utama autocratic legalism sebagaimana dikemukakan oleh Kim Lane Scheppele, di mana penguasa menggunakan mekanisme hukum secara prosedural untuk memperluas kekuasaan eksekutif dan membatasi partisipasi politik. Salah satu bukti krusial adalah perubahan Pasal 76, yang menghapus keharusan persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam proses pemekaran wilayah sehingga mekanisme pemekaran dari yang semula bersifat bottom-up menjadi sepenuhnya top-down.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemekaran wilayah di Papua pasca-revisi UU Otsus bukan sekadar kebijakan administratif untuk perbaikan layanan publik, melainkan bentuk reordering dan kontrol teritorial oleh negara. Praktik ini menunjukkan terjadinya kemunduran demokrasi di Indonesia, di mana hukum tidak lagi berfungsi sebagai pengendali kekuasaan (rule of law), melainkan menjadi alat kekuasaan itu sendiri (rule by law). Secara teoritis, penelitian ini memperluas kajian autocratic legalism dengan menunjukkan bahwa rekayasa hukum dapat bekerja melalui desain tata kelola kewilayahan di tingkat sub-nasional untuk membajak esensi desentralisasi demi kepentingan politik pusat.

This research analyzes the post-revision legal political phenomenon of the Papua Special Autonomy Law (Otsus), particularly concerning the territorial split policy that resulted in the formation of new autonomous regions (DOB) through the establishment of four new provinces in 2022. The background of this research is rooted in the fundamental shift of asymmetric decentralization policy in Papua, which was initially designed to empower local communities yet curently tends to strengthen state control. The main focus of the research is to examine how the practice of autocratic legalism operates in the process of revising the Special Autonomy Law No. 21 of 2001 into Law No. 2 of 2021, as well as how legal mechanisms are used as instruments to perpetuate the power of central elites in the Papua region.

This research uses a qualitative approach with an explanatory case study method. This research data is sourced from secondary data collected using the narrative literature review method, by exploring product documents such as Laws, Government Regulations, academic manuscripts, scientific publications, and mass media. Research findings indicate that the Revision of the Papua Special Autonomy Law reflects the main characteristics of autocratic legalism as proposed by Kim Lane Scheppele, where the rulers use legal mechanisms procedurally to expand executive power and limit political participation. One crucial piece of evidence is the amendment to Article 76, which eliminates the requirement for approval from the Papua People's Council (MRP) and the Papua Regional Representative Council (DPRP) in the territorial split process, thereby transforming the expansion mechanism from originally bottom-up to fully top-down.

This study concludes that the territorial split in Papua post-revision of the Special Autonomy Law is not merely an administrative policy for improving public services, but rather a form of reordering and territorial control by the state. This practice demonstrates the decline of democracy in Indonesia, where the law no longer functions as a controller of power rule of law, more accurately becoming a tool of power itself rule by law. Theoretically, this research expands the study of autocratic legalism by demonstrating that legal manipulation can operate through the design of sub-national territorial governance to control the essence of decentralization for the benefit of state political interests.

Kata Kunci : Autocratic Legalism, Pemekaran, Otonomi Khusus, Papua, Desentralisasi asimetris