Reformulasi Peraturan Penyitaan Aset dengan Pendekatan Value-Based System Dalam Rangka Pemulihan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi
Sharon Shalom Sapan Putri, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika normatif pengaturan penyitaan aset dalam hukum pidana Indonesia ditinjau dari aspek pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi serta merumuskan arah formulasi pengaturan penyitaan aset yang ideal dengan pendekatan value-based system.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan 4 (empat) narasumber untuk dimintai pengetahuannya seputar topik Penulisan Hukum. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach).
Hasil
penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, penelitian ini
mengidentifikasi problematika pengaturan penyitaan aset dalam KUHAP dan UU
PTPK, problematika pengaturan pemblokiran dalam KUHAP, serta keterbatasan
pengaturan value-based system dalam KUHAP, KUHP, UU PTPK, dan RUU PATP
sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana
korupsi. Kedua, reformulasi menuju value-based system perlu ditempuh
melalui empat arah formulasi: pengakuan nilai manfaat kejahatan sebagai dasar
penyitaan untainted assets, standarisasi mekanisme kuantifikasi nilai (benefit
assessment), kewenangan penyitaan substitute assets sejak tahap
penyidikan, dan reorientasi uang pengganti sebagai instrumen pemulihan nilai
yang penuh dan imperatif.
This study aims to analyze the normative problems in the regulation of asset seizure within Indonesian criminal law from the perspective of state financial loss recovery resulting from corruption, and to formulate ideal and effective regulatory directions for asset seizure through a value-based system approach.
The research method used is normative legal research. The data used is secondary data obtained through literature study and interviews with 4 (four) resource persons to gain their insights on the topic of this Legal Writing. The approaches used are the statute approach, the conceptual approach, and the comparative approach.
The
research yields two main findings. First, the study identifies three major
issues concerning the regulation of asset seizure for the recovery of state
financial losses resulting from corruption, namely the regulation of asset
seizure under the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Anti-Corruption Law
(UU PTPK), the regulation of asset freezing under the Criminal Procedure Code
(KUHAP), and the limitations of the value-based system under the Criminal
Procedure Code (KUHAP), the Criminal Code (KUHP), the Anti-Corruption Law (UU
PTPK), and the Asset Forfeiture Bill (RUU PATP). Second, the reformulation
toward a value-based system should be pursued through four key directions:
recognizing the value of criminal benefits as the basis for confiscating
untainted assets, standardizing the mechanism for benefit assessment,
authorizing the confiscation of substitute assets from the investigation stage
onward, and reorienting compensation orders as a mandatory instrument for the
full recovery of the value of state financial losses.
Kata Kunci : Korupsi, Pemulihan Kerugian Keuangan Negara, Penyitaan Aset, Value-Based System, Aset Pengganti.