Interaksi antar aktor dalam Program Pengembangan Prasaranan Perdesaan (P2D) :: Studi kasus di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah

KOSASIH, Dr. Muhadjir Darwin

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dalam paradigma tata pemerintahan yang baik pelaksanaan pembangunan tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, akan tetapi perlu melibatkan swasta dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan interaksi antar aktor yang terlibat pada program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) yang dilaksanakan di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah pada tahun anggaran 2001 sampai dengan 2003. Dalam pembangunan yang melibatkan multiaktor seperti program P2D, perlu adanya pembagian peran yang adil dan proporsional antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu interaksi yang terjadi antar masing-masing aktor akan berdampak positif berupa timbulnya kemitraan, akan tetapi dapat juga berdampak negatif berupa terjadinya konflik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pejabat yang terlibat dalam pengelolaan P2D, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelaahan dokumen kegiatan P2D seperti notulen rapat, laporan-laporan dan petunjuk teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing aktor yang terlibat dalam program P2D dapat melaksanakan peran yang menjadi tanggung jawabnya baik institusi pemerintah, swasta maupun masyarakat. Tetapi kemitraan yang terbentuk sebagai akibat adanya interaksi antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan masih sebagai partisipan, kemampuan untuk terlibat aktif dalam diskusi atau melaporkan berbagai tindakan penyimpangan selama pelaksanaan proyek masih rendah. Demikian juga tidak semua proyek KSO bisa menyerap tenaga kerja masyarakat setempat karena disamping diperlukannya keahlian tertentu juga sebagian proyek hanya bisa dikerjakan dengan menggunakan bantuan alat-alat berat. Selain itu, kelemahan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut adalah (1) koordinasi antar aktor pemerintah masih lemah, (2) pelaksanaan sosialisasi belum optimal, (3) dalam penentuan pemenang lelang masih ditemukan adanya praktek-praktek kolusi, (4) terjadi konflik sebagai akibat perbedaan persepsi dan kepentingan. Berdasarkan penelitian tersebut maka penulis sarankan (1) koordinasi dan kerjasama antar aktor perlu ditingkatkan, (2) sosialisasi program perlu ditingkatkan baik waktu maupun pesertanya, (3) perlu pengawasan yang ketat dalam proses lelang dan pemberian sanksi bagi yang melanggar, (4) pemberdayaan masyarakat perlu terus ditingkatkan, dan (5) proyek P2D sebaiknya diarahkan pada proyek yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga mampu mengurangi pengangguran.

According to good governance paradigm, development is not only become government duty, but it needed private sector and civil society involving. This research aims to identify roles and interaction between actor that had been involved in Rural Infrastructure Development Program (Program Pengembangan Prasarana Perdesaan/P2D) in Lahei District, North Barito Regency, Central Kalimantan Province on budget year 2001 until 2003. In development entangling multiactor like P2D program, needed fair and proportional roles share between actors. The others, interaction that happened each actor will affect positive to develope partnership, but also will cause the negative affect to be possible generate conflict. This research use qualitative method approach. Data that have collected are consisted of primary data and secondary data. Primary data obtained through indepth interview with government officer that concerned in P2D program management, while secondary data obtained from studied of P2D document activities which are meeting manuscript, reports and manual guidance. Research result shown that every actor that have involved in P2D program can act their roles that had become their responsibility whether government, private sector or community. But partnership as effected of interaction between government, private sector and community not yet shown the expected result. Participation of community in the planning and controlling process still limited as participant, activity in discussion or reporting various deviation during project implementation still lower. And so in KSO project, the project could not involve all of the community because it is require specific skill and several project only can be done by using of heavy equipment. The others, dissimilar weakness in the program implementation are (1) it is lack of coordination between government actors, (2) socialization execution not yet optimal, (3) in auction process still be found the collusion, (4) happened conflict as effected of difference perception and interest between actors concerned. Based on this research, the following recommendation are (1) coordination and cooperation inter actor and inter sector must be developed more, (2) program socialization must be developed beside time also its participant, ( 3) to upgrade the cotrolling in the auction process and gave saction for which infringe, (4) community empowering must be developed more, and (5) P2D project must be aimed to “proyek padat karya” that can be absorbent more of employee that can be reducing the unemployment figures.

Kata Kunci : Pembangunan Desa,Program P2D,Interaksi Antar Aktor,Implementasi,project implementation, inter actor roles, coordination