Strategi pemerintahan kecamatan :: Studi kasus pada Pemerintah Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa

WOY, Charles James, Prof.Dr. Warsito Utomo

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dampak gelombang arus reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998 ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan adalah terjadinya pergeseran paradigma dan sistim pemerintahan yang bercorak monolistik sentralistik di Pemerintah Pusat kearah yang desentralistik pada Pemerintah Daerah. Perubahan ini diantaranya ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 (merupakan revisi dari UU No. 22/1999) tentang Pemerintahan Daerah. Ini merupakan tonggak dimulainya Otonomi Daerah yang merupakan cerminan dari sistim desentralisasi. Melalui pemberlakuan otonomi daerah memberikan tawaran perubahan fungsi utama Pemerintah Daerah yang semula sebagai promotor pembangunan menjadi pelayan masyarakat. Menyikapi perubahan tersebut, akan mengubah bentuk, susunan, kedudukan dan fungsi kelembagaan pemerintahan daerah khususnya pemerintahan yang ada ditingkat Kecamatan, lebih khusus lagi Pemerintah Kecamatan Tompaso. Pemerintah Kecamatan Tompaso dalam kenyataan sering menemui banyak kendala dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Tidak adanya langkahlangkah strategi yang jelas untuk dijadikan pegangan bagi Pemerintah Kecamatan Tompaso, mempermudah terjadinya berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan praktik pemerintahan. Dengan demikian diperlukan suatu perencanaan strategis untuk mendapatkan rumusan langkah-langkah strategi bagi Pemerintah Kecamatan Tompaso dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan strategis merupakan salah satu jenis perencanaan dalam rangka menentukan langkah strategi yang efektif untuk digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena lebih bersifat komprehensif dalam arti lebih memfokuskan pada analisis lingkungan secara keseluruhan, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mencari atau menentukan langkah-langkah strategi yang perlu ditempuh oleh Pemerintah Kecamatan Tompaso, dengan sebelumnya dilakukan identifikasi terhadap mandat, visi dan misi kemudian dilakukan identifikasi lingkungan aksternal serta lingkungan internal. Lewat suatu analisis lingkungan (analisis SWOT) kemudian akan melahirkan matriks SWOT, sehingga didapatkan isu-isu strategis. Setelah isu-isu strategis telah teridentifikasi, selanjutnya diuji dengan menggunakan “Tes Litmus” untuk mengukur derajat kestrategisan isu tersebut, baik berdasarkan urutan prioritas ataupun urutan temporal. Isu yang benar strategis adalah isu yang memiliki skor tinggi pada semua dimensi, dan selanjutnya hal tersebut akan menjadi langkah strategi yang tepat bagi organisasi Pemerintah Kecamatan Tompaso dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Adapun strategi tersebut adalah : (1) Pengintensifan potensi pemerintahan yang ada, (2) Penyiapan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang tercapainya tugas-tugas pemerintahan, (3) Pemberlakuan pembinaan sikap mental, disiplin, motivasi kerja dan pemahaman para pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi, (4) Mendorong kemampuan/partisipasi dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Effect of reformation phase flow that had been happening since 1998 being observed from state structure and political aspect is the occurring of paradigm shifting and governmental system from the patterned centralistic monolithic in Central Government to the decentralist in Province Government. This change, among other things, indicated with prevailed of Act no. 32 year 2004 (it was a revision from Act no. 22 year 1999) about Province Government. It was post of beginning province autonomy which is reflection from decentralist system. Through prevailed province autonomy offered change of Province Government prime function which is firstly as development promoter becomes community attendant. Giving attitude for this change, will change institutional form, structure, position, and function of Province Government especially sub-district government, more specifically in Tompaso Sub-District. Tompaso Sub-District government in reality often found many problems in practical governmental operation. Absence of clearly of strategically movement that Tompaso Sub-District could use for hold on makes it easier for appearing of practical governmental operation deviation. Therefore, it is needed a strategically plans to get formula of strategically steps for Tompaso Sub-District government in practical governmental operation. Strategically planning is one of kind of plans in case to definite effectively strategically step that used for governmental operation, cause more comprehensive, means that more focus to comprehensively domain analysis, either external or internal domain. Set out from those problems, this research aims to find out or to definite strategically step that needed to conduct by Tompaso Sub-District government. Previously, conducted identification about mandate, visions, and missions then conducted identification external and internal domain. By a domain analysis (SWOT analysis) will result SWOT matrix, so can be obtained strategic issues. After strategic issues was identified, furthermore was tested by using “Litmus test” to measure strategically degree of those issues, either according to priority or temporal sequence. The right strategic issue is the one that had highest score for all dimension, and furthermore it will be the right strategic step for Tompaso Sub-District government in practical governmental operation. Those strategies are: (1) Intensify present governmental potentials, (2) Preparing human resources as well as proper means and infrastructure in supporting governmental duties achieved, (3) Prevail on mental constructing, discipline, job motivation, and employee comprehension to prime duty and function, (4) Motivate ability/participation and community independence to play active role in governmental operation process.

Kata Kunci : Manajemen Strategi,Pemerintah Daerah,Strategi Pemerintah