Analisis kompetensi Aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah :: Studi pada Kantor Camat Nanggalo Kota Padang

FAUZI, Imral, Prof.Dr. Warsito Utomo

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Hadirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma pemerintahan. Perubahan tersebut langsung berpengaruh kepada jalannya pemerintahan daerah termasuk pada tingkat kecamatan. Pemerintahan kecamatan yang dulunya merupakan perangkat pusat yang ada di daerah atau lebih dikenal dengan perangkat wilayah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, keadaan yang demikian menuntut konsekuensi adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah kecamatan. Dengan demikian peran pemerintah kecamatan akan semakin besar. Untuk menyikapi hal tersebut tentunya dibutuhkan aparat yang berkualitas, berdaya guna dan berkeahlian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu sangat menarik untuk dilakukan pengkajian/analisis terhadap kompetensi aparatur kecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi aparatur Kecamatan Nanggalo dalam pelaksanaan otonomi daerah serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemerintah kecamatan Nanggalo. Sumber data yakni informan berasal dari pejabat struktural serta staf kecamatan dan dokumen yang tersedia. Untuk menganalisa data dipergunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur Kecamatan Nanggalo dalam pelaksanaan otonomi daerah masih rendah. Rendahnya kompetensi aparatur kecamatan tersebut dipengaruhi oleh pendidikan aparat yang rendah, kurangnya intensitas pelatihan yang diikuti aparat serta rendahnya pengalaman kerja aparat. Untuk peningkatan kompetensi aparatur kecamatan Nanggalo, maka disarankan dalam hal pendidikan, dilakukan pengiriman atau memberikan kesempatan kepada aparatur untuk melanjutkan pendidikan formal yang lebih tinggi. Dari aspek pelatihan yaitu dengan memperbanyak keikutsertaan aparat dan intensitas pelatihan-pelatihan yang tentu saja sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintah kecamatan. Dalam hal pengalaman yaitu dengan memberikan kesempatan waktu yang cukup kepada pejabat struktural lebih mendalami tugasnya dan untuk staf perlu diadakan mutasi yang bersifat reguler antar lingkungan seksi yang ada pada pemerintahan kecamatan

The existence of Regulation Number 22 in the year of 1999 as the substitute for Regulation Number 5 in the year of 1974 resulted the happening of paradigm movement governmental. This change directly affected the local government, including in the municipal level. Municipal level, which previously was central official exiting in district or known as district official based on UU Number 22 in the year of 1999 change into regency/county official. Such a condition required the consequence the exis tence of authority distribution from local government of regency/county to municipal government. Therefore, the role of municipal government would be bigger. To respond this, it was certainly needed qualified, skillful and eminent officers in carrying out their tasks and functions. Hence, it is very interesting to carry out a study/analysis on the competence of municipal officers in carrying out local autonomy. This study was aimed to find out the competence of municipal officer of Nanggalo in carrying out local autonomy and to find out the factors affecting this competence. The research method used was descriptive and the data collecting technique was through interview, observation and documentation. Analysis unit in this study was Nanggalo Municipal government. Data resource, informan was from structural officers and staffs of municipal and data was from the existing document. To analyze the data, it was used descriptive qualitative analysis method. From this study, it showed that the competence of Nanggalo Municipal officers in carrying out local autonomy was still low. The low competence of municipal officers was affected by the low education level of the officer, the lack of training intensity followed by the officer, and the low working experience of the officers. To increase the competence of Nanggalo Municipal officer, it is suggested that in the side of education, it carries out exchange or giving opportunity to the officers to continue their formal education to a higher level. From the training aspect, it there should be more participation from the officers and the training intensity, which of course appropriate with the need of the municipal governmental organization. In the case of experience, there should be opportunities for adequate time for the structural officers to understand deeper their jobs and there should be reguler mutation for staffs among the departments existing in municipal office

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Kompetensi Aparatur