Implementasi kebijakan otonomi daerah di Kota Jayapura

ARIYANTO, Sucahyo Agung Dwi, Prof.Dr. Warsito Utomo

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Banyak penelitian dan kajian pakar serta akademisi terkait penyelenggaraan otonomi daerah dengan berbagai variabel dan sudut pandang yang berbeda-beda. Namun apapun variabel yang digunakan, pepatah mengatakan ”lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya”, maka hasilnyapun akan bervariasi tergantung karakteristik masing-masing daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk memotret implementasinya dengan studi kasus pada Pemerintah Kota Jayapura, menyangkut indikator implementasi kebijakan otonomi daerah maupun faktor-faktor yang mempengaruhinya, yakni organisasi pemerintah daerah, kemampuan keuangan daerah dan lembaga perwakilan rakyat. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam, digunakan metode deskiptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisa data-data empiris yang ada dan dikorelasikan dengan konsep-konsep terkait kebijakan otonomi daerah. Sebagai pengantar pemahaman, maka disajikan sejarah berdirinya Kota Jayapura perkembangan desentralisasi semasa Hindia Belanda, pasca Perang Dunia II dan administrasi pemerintahan pasca Pepera serta sedikit ulasan tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua. Selanjutnya dibahas indikator keberhasilan otonomi daerah, baik menyangkut pembagian kewenangan, pendistribusian pendapatan dan pemberdayaan pemerintahan lokal, perencanaan strategis serta kelemahan Renstra Kota Jayapura.Di bidang kelembagaan, pemerintah daerah diberi kewenangan yang sangat luas untuk menata kelembagaan, baik menyangkut struktur, personil maupun mekanisme kerjanya. Namun sayang kewenangan yang ada belum dimanfaatkan dengan dengan baik, terbukti restrukturisasi kelembagaan yang dilakukan justru menghasilkan organisasi yang gemuk dan inefisien, meski telah ada upaya penguatan kelembagaan di tingkat Distrik dan Kampung. Demikian juga pola rekrutmen, pembinaan dan pengembangan pegawai masih jauh dari prinsip meriktokrasi dan profesionalitas. Di bidang keuangan daerah, meski penerimaan daerah trennya meningkat, namun masih didominasi oleh dana perimbangan, sehingga tingkat kemandirian daerah sangat rendah. Demikian juga penerimaan PAD, meski meningkat namun belum signifikan dan masih terdapat potensi untuk dikembangkan. Dari sisi pembelanjaan daerah, juga didominasi Belanja Rutin/Aparatur, sehingga Belanja Pembangunan/Publik sangat minim. Namun terlepas dari lemahnya kemampuan keuangan daerah, secara riil perkembangan perekonomian di Kota Jayapura meningkat signifikan, ditandai peningkatan PDRB, baik secara agregat maupun sektoral. Sementara DPRD sebagai lembaga legislatif diharapkan dapat menjadi penyeimbang, justru berupaya mendominasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan yang dimiliki, justru dimanfaatkan untuk membengkakkan anggaran Dewan di atas ketentuan yang ada, termasuk intervensi terlalu jauh terhadap program-program eksekutif. Namun hal itu belum diikuti dengan kinerja yang baik termasuk perilaku memburu rente oknum anggotanya, sehingga masih meninggalkan kekecewaan dan rasa pesimis di kalangan masyarakat.

Many expert and academic researches and studies are associated with local autonomy implementation with various different variables and points of view. However, whatever variables used, aphorism says “different fields have different grasshoppers; different pools have different fishes, the results will vary, depending on characteristic of each locality. This research was to portrait implementation with case study in the Government of Jayapura City, concerning indicators of local autonomy policy implementation and factors affecting it, such as, the organization of local government, ability og local finance and institution of representatives. Competitive and deep illustrations were found by using descriptive method with qualitative approach to analyze existing empirical data and correlated by concepts related to local autonomy policy. For introduction, a history of Jayapura City establishment is presented, including decentralization development at the period of Dutch Indies, Post War II and governmental administration after Pepera and little discussion on Special Autonomy in Papua Province. Furthermore, indicators of the local autonomy success are discussed, either associating with sharing of power, distribution of incomes and empowerment of the regional administration, strategic planning and weakness Restra of Jayapura City. In terms of institutionalization, the local government is provided with wider authority to arrange their institutionalization, either concerning structure, personnel and work mechanism. Unfortunately, the existing authority has not been used well, it was proven from the fat and inefficient results of institutionalization restructuring, although there has been effort to strengthen the institutionalization at the level district and villages. Also, pattern of recruitment, construction and development of employees are still far from principles of meritocracy and professionalism. In terms of local finance, although there is local income, the trend increases, but still dominated by balance fund, so that the rate of local autonomy is still lower. Also, the PAD income has not been significant although it was increasing, and there is still potency to be developed. Side of local expenditure is also dominated by Routine/Apparatus Expenditure, so that expenditure for development/Public is very low. However, taking off the weak local finance ability, really, the economy development in Jayapura City increases significantly, marked by the increasing PDRB, both aggregately and sectorally. Whereas DPRD as legislative institution which is expected to be balancer is used for increasing budget of Council beyond existing specification, including farer intervention in executive programs. But it has not been followed by good performances, such as, rent seeking behavior of its members, so that there are disappointments and pessimisms in community.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Implementasi Kebijakan, policy implementation, authority, empowerment