KEPASTIAN HUKUM DAN AKUNTABILITAS KELEMBAGAAN DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM DI JALAN PAKUNINGRATAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
Enola Sholeil Febian, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M., LL.D.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini
menganalisis celah regulasi dan disfungsi kelembagaan dalam pemungutan
retribusi parkir tepi jalan umum di Jalan Pakuningratan setelah berlakunya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah. Fokusnya adalah bagaimana celah regulasi muncul
dalam pengaturan dan pelaksanaan pemungutan, serta bagaimana celah tersebut
menimbulkan persoalan normatif dan kelembagaan yang melemahkan pengawasan
pemungutan retribusi parkir. Temuan lapangan di Jalan Pakuningratan, berupa
observasi terhadap 47 transaksi parkir dan wawancara dengan 23 pengguna jasa
serta 6 juru parkir, dipakai untuk menunjukkan bahwa persoalan tersebut tampak
dalam praktik, tidak sebagai dasar kesimpulan statistik terhadap praktik parkir
di luar Jalan Pakuningratan.
Hasil
penelitian menunjukkan lima bentuk utama celah regulasi, yaitu identifikasi
subjek pemungut, verifikasi status lokasi retribusi parkir tepi jalan umum,
publikasi tarif, fungsi karcis untuk mencocokkan setoran dan transaksi, dan
konstruksi hukum status juru parkir. Persoalan ini terutama terletak pada belum
adanya kesinambungan pengaturan antara UU HKPD, terutama Pasal 87 ayat (1),
Pasal 88 ayat (1) huruf c, dan Pasal 94; Perda 10/2023, terutama Pasal 52 ayat
(1) huruf c, Pasal 57 ayat (2) huruf c, Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 83 ayat
(1)-(3); Perda 2/2019, terutama Pasal 1 angka 15, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1),
Pasal 14, Pasal 52, dan Pasal 55; serta Perwali 149/2020, terutama Pasal 6,
Pasal 7, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal
47.
Celah tersebut memengaruhi disfungsi kelembagaan dari sisi norma dan kelembagaan, bukan sebagai hubungan sebab-akibat yang teruji secara statistik. Pengawasan pemungutan retribusi parkir menjadi lemah ketika identitas juru parkir, zona tugas, karcis, setoran, evaluasi, dan sanksi tidak dirangkai dalam satu sistem yang dapat diaudit. Dalam keadaan demikian, mekanisme pengawasan pemungutan retribusi parkir, penyelarasan insentif, dan reputasi pada hubungan administratif antara Dishub dan juru parkir tidak bekerja memadai. Atas dasar itu, rekomendasi penelitian diarahkan pada revisi Perwali 149/2020, integrasi data Dishub-DPMPTSP-BPKAD-Satpol PP, penguatan surat izin atau surat tugas juru parkir, karcis bernomor atau bukti digital, formula setoran, evaluasi berkala, dan sanksi berjenjang.
This research
analyzes regulatory gaps and institutional dysfunction in the collection of
street-parking retribution on Pakuningratan Street, Yogyakarta City, after the
enactment of Law No. 1 of 2022 on Financial Relations between the Central
Government and Regional Governments. It focuses on how regulatory gaps appear
in the regulation and implementation of street-parking retribution, and how
those gaps create problems in norms and institutional arrangements that weaken
supervision and require improvement of norms and institutional governance.
Empirical findings from Pakuningratan Street, consisting of 47 observed parking
transactions and interviews with 23 parking users and 6 parking attendants,
serve as supporting confirmation, not as a basis for statistical conclusions
beyond Pakuningratan Street.
The research
identifies five main forms of regulatory gaps: public identification of
authorized collectors, verification of street-parking retribution locations,
tariff publication, parking tickets for matching deposits and transactions, and
the legal construction of parking attendant status. The issue lies in the
incomplete operational connection among Law No. 1 of 2022, Regional Regulation
No. 10 of 2023, Regional Regulation No. 2 of 2019, Mayor Regulation No. 149 of
2020, and the institutional roles of the Transportation Agency, the Licensing
Office, the Regional Finance Agency, and the Municipal Police.
The regulatory
gaps affect institutional dysfunction not as a statistically proven causal
relationship, but as problems in norms and institutional arrangements that
weaken supervision. When parking attendants' identity, duty zone, tickets,
deposits, evaluation, and sanctions are not integrated into a reviewable
system, supervision, incentive-alignment, and public-feedback discipline
mechanisms within the principal-agent relationship between the Transportation
Agency and parking attendants do not function adequately. The recommendations
therefore cover the revision of Mayor Regulation No. 149 of 2020, inter-agency
data integration, strengthened licensing or assignment instruments, numbered
tickets or digital receipts, clearer deposit formulas, periodic evaluation, and
graduated sanctions.
Keywords:
regulatory gaps; parking retribution; Law No. 1 of 2022; institutional
dysfunction; improvement of norms and institutional governance; principal-agent
relationship.
Kata Kunci : celah regulasi, retribusi parkir, UU HKPD, disfungsi kelembagaan. perbaikan norma dan kelembagaan. hubungan antara pemberi tugas dan pelaksana