Peran perempuan dalam formulasi kebijakan pada Pemerintahan Nagari :: Dinamika Budaya Matrilineal di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat

LIESMANA, Roza, Dr. Muhadjir Darwin

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pemerintahan nagari merupakan bentuk pemerintahan yang paling rasional menurut masyarakat di Minangkabau. Hal ini disebabkan perpaduan sistem pemerintahan, sistem adat dan sistem agama yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Dampak kembali ke nagari memang belum langsung dirasakan saat ini namun setelah hampir empat tahun berjalan, tantangan yang dihadapi oleh nagari tidak berbeda dengan yang dihadapi semasa pemerintahan desa. Dalam hal kedudukan dan peran perempuan terutama dalam kedudukannya sebagai pengambil keputusan, perempuan belum banyak berperan walaupun secara etnis adat dikatakan memiliki kekuasaan, dinilai “superior”, lebih berkuasa dibandingkan perempuan dari suku lainnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis partisipasi perempuan dalam proses formulasi kebijakan di nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Berdasarkan pada tujuan utama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) bagaimana peran perempuan dalam proses formulasi kebijakan di nagari Mungo dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi peran perempuan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada penelitian lapangan, penggambaran dan interpretasi dari data, fakta dan informasi yang berkaitan dengan masalah peran perempuan dalam formulasi kebijakan di nagari Mungo. Fakta, data dan informasi diperoleh dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Semua bahan dikaji dengan seksama dan selanjutnya diinterpretasikan dengan menggunakan pemahaman intelektual dan mendasarkan pada pengalaman empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan dalam proses formulasi kebijakan di nagari Mungo baru terbatas pada tahap perumusan masalah, sedangkan tahap penyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternatif dan penetapan kebijakan belum memberikan peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara lebih luas. Hal ini terlihat dalam proses formulasi dua peraturan nagari (Perna) Mungo yang telah berlaku saat ini. Faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam proses formulasi kebijakan adalah faktor budaya lokal, akses bagi perempuan (ke informasi dan ke pendidikan) dan struktur kelembagaan. Diantara ketiga faktor, yang paling dominan adalah faktor budaya lokal karena terjadinya pergeseran budaya matrilineal ke matrilineal yang lebih cendrung ke arah patriarkhi. Di tengah budaya matrilineal yang mengikat masyarakat, budaya patrarkhi juga sangat dominan. Rekomendasi yang disarankan adalah memberikan kesempatan kepada perempuan baik dari kualitas maupun kuantitas dalam proses kebijakan publik melalui pembagian dominasi antara laki-laki dan perempuan agar memiliki kemampuan dalam menyadari posisi masing-masing dalam tataran seimbang

Nagari’s governmental is a form of the most rational governmental. Based on Minangkabau society, it is combination of governmental system, custom system, and religion system which adjusted to current condition and situation. Today, the effect of back to nagari is not still directly felt, althought almost four year, the challenge faced by nagari is not different with the village government time. In term is position and participation of women especially in decision making, women do not have much part althought ethnically it is stated that women has power, superior, and more authority compare with women from other ethnic in Indonesia. The aim of this research is to descript and analyze women participation in the process of policy formulation in nagari Mungo, Luak sub district, Regency of Lima Puluh Kota, West Sumatera. Based on the main purpose of this research, there are also specific objectives to achieve: (1) to see or to analizy the women role on the process of policy formulation in nagari Mungo and (2) to identify factors that influence the women role. This research method is descriptive analysis with qualitative approach that emphasize on field research, description and data interpretation, fact and related information about women role in process of policy formulation in nagari Mungo. Fact, data, and information are obtained from interview, observation, and documentation. All the materials are analyzed comprehensively and interpreted with intellectual understanding and basing on empirical experience. The result of the research shows that women role in the process of policy formulation in nagari Mungo only in the process of policy problem, but in the process policy alternative, policy action and policy outcomes not give access for women role . Those shows in the process of policy formulation with two nagari Mungo regulations (PERNA) which affect to all society. Many factors influence the women participation in the process of policy formulation are local culture, women accessibility (information and education acces), and institutional structure but dominant factors that can be concluded are: local culture factor because occur the move matrilineal culture to matrilineal with pro patriarkhi culture. On the center of matrilineal culture in the society, patriarkhi culture is dominant The recommendation suggest to give more opportunity to women in term of quality and quantity in the process of public policy through making equal in the number of man and women so that they notice about his or her position in balance.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Daerah,Peran Perempuan,Pemerintahan Nagari, women role, policy formulation