Laporkan Masalah

Risiko Praktik Self-Preferencing Akibat Penyalahgunaan Multi-sided Platform dan Big Data Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Inggris, dan Jerman

Reiyan Auliansyah Pratama, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui beberapa hal. Pertama, mengkaji penyalahgunaan multi-sided platform dan big data yang berpotensi mengakibatkan praktik self-preferencing serta membandingkan peraturan terkait praktik self-preferencing dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia, Inggris, dan Jerman. Kemudian, terdapat kajian tersendiri terhadap pengaturan self-preferencing di Uni Eropa. Kedua, mengetahui tantangan normatif hukum persaingan usaha di Indonesia dan mengkaji upaya penguatan kerangka penegakan hukum oleh KPPU dalam menghadapi praktik self-preferencing akibat penyalahgunaan multi-sided platform dan big data.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung dengan wawancara. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif untuk menjawab permasalahan dan menarik kesimpulan dalam penelitian ini.

Penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan multi-sided platform dan big data sehingga mengakibatkan praktik self-preferencing dan pengaturannya, serta tantangan normatif dan upaya penguatan penegakan hukumnya di Indonesia. Hasil penelitian ini membuahkan hasil sebagai berikut. Pertama, karakteristik dan peran multi-sided platform dan big data menyebabkan perusahaan platform digital tidak netral sehingga dapat disalahgunakan dan mengakibatkan praktik self-preferencing. Kemudian, hasil analisis pengaturan menunjukkan bahwa pengaturan praktik self-preferencing di Jerman dan Inggris lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia. Kemudian di Uni Eropa, pengaturan dalam DMA telah mengakomodasi seluruh bentuk self-preferencing. Kedua, hukum persaingan usaha di Indonesia menghadapi tantangan normatif terhadap karakteristik dari multi-sided platform dan big data. Untuk itu, diperlukan penguatan kerangka penegakan hukum melalui reformulasi hukum persaingan usaha dan penguatan peran KPPU dengan menyusun pedoman dan pembentukan unit khusus untuk penegakan hukum di pasar digital, program perubahan perilaku, dan penguatan program kepatuhan.

This legal paper aims to examine and explore several issues. First, it examines the misuse of multi-sided platforms and big data that could potentially lead to self-preferencing practices and compares regulations regarding self-preferencing from the perspective of competition law in Indonesia, the United Kingdom, and Germany. Additionally, there is a separate analysis of the regulation of self-preferencing in the European Union. Second, to identify the normative challenges facing competition law in Indonesia and to examine efforts by the KPPU to strengthen the enforcement framework in addressing self-preferencing practices resulting from the misuse of multi-sided platforms and big data.

The research method used in this legal study is normative legal research supported by interviews. The research was conducted through a literature review by collecting primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis was performed using qualitative methods to address the research questions and draw conclusions in this study.

This study examines the misuse of multi-sided platforms and big data, which leads to self-preferencing practices and their regulation, as well as the normative challenges and efforts to strengthen law enforcement in Indonesia. The findings of this study are as follows. First, the characteristics and roles of multi-sided platforms and big data cause digital platform companies to lack neutrality, making them susceptible to misuse and resulting in self-preferencing practices. Furthermore, the regulatory analysis indicates that regulations governing self-preferencing practices in Germany and the United Kingdom are more robust than those in Indonesia. In the European Union, the Digital Markets Act (DMA) has addressed all forms of self-preferencing. Second, Indonesia’s competition law faces normative challenges due to the characteristics of multi-sided platforms and big data. Therefore, it is necessary to strengthen the enforcement framework by reformulating competition law and enhancing the role of the KPPU through the development of guidelines and the establishment of a specialized unit for enforcement in the digital market, behaviour change programs and strengthened compliance programs.

Kata Kunci : Self-Preferencing, Multi-sided Platform, Big Data, KPPU

  1. S1-2026-503044-abstract.pdf  
  2. S1-2026-503044-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-503044-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-503044-title.pdf