Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan terhadap Inklusivitas Pembangunan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023

Nurul Hana, Dr. Romanus Yoseph Kun Haribowo Purnomosidi, S.E., M.Si., GRCP.

2026 | Tugas Akhir | D4 PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN

Pembangunan ekonomi inklusif menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan daerah karena tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri pengaruh rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi keuangan daerah, tata kelola pemerintahan yang diproksikan melalui nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Tingkat Pengangguran Terbuka, serta PDRB per kapita terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2018–2023. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model (REM) pada 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian membuktikan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dan nilai SAKIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif, sedangkan rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif signifikan, sedangkan PDRB per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Secara simultan, seluruh variabel penelitian berpengaruh signifikan terhadap IPEI. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi inklusif tidak hanya ditentukan oleh kapasitas fiskal daerah, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan, kondisi ketenagakerjaan, dan kapasitas ekonomi daerah dalam mendukung pemerataan pembangunan. Penelitian ini juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi serta tujuan ke-10 tentang berkurangnya kesenjangan.

Inclusive economic development has become an important agenda in regional development as it focuses not only on economic growth but also on the equitable distribution of development benefits across society. This study aims to examine the effects of regional financial independence, effectiveness, and efficiency ratios, governance quality proxied by the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP), Open Unemployment Rate, and GRDP per capita on the Inclusive Economic Development Index (IPEI) in regencies and municipalities of West Java Province during the 2018–2023 period. This study employs panel data regression analysis using the Random Effect Model (REM) approach on 26 regencies and municipalities in West Java Province. The results indicate that the regional financial independence ratio and SAKIP score have a positive and significant effect on inclusive economic development, while the financial effectiveness and efficiency ratios do not have a significant effect. The Open Unemployment Rate has a significant negative effect, whereas GRDP per capita has a significant positive effect on inclusive economic development. Simultaneously, all research variables significantly affect the IPEI. These findings indicate that inclusive economic development is determined not only by regional fiscal capacity, but also by governance quality, labor market conditions, and regional economic capacity in supporting equitable development. This study also supports the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 8 on decent work and economic growth and Goal 10 on reduced inequalities.

Kata Kunci : Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Keuangan Daerah, Efisiensi Keuangan Daerah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif