Proses agenda setting permasalahan Program Guru Bantu Tahun 2003 di Kabupaten Tegal

BUDIATMOKO, Trianto, Dr. Erwan Agus Purwanto

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kekurangan tenaga guru merupakan persoalan klasik dan dilematis di Indonesia. Di satu sisi pengadaan formasi guru PNS merupakan kebutuhan yang mendesak tetapi di sisi lain anggaran Pemerintah Pusat tidak mencukupi. Permasalahan ini sangat kritis karena penyediaan guru merupakan landasan krusial untuk mendukung program wajib belajar sembilan tahun. Upaya Pemerintah Pusat dengan dana yang terbatas untuk mengatasi kekurangan guru secara nasional adalah dengan melaksanakan rekrutmen guru melalui Program Guru Bantu yang dimulai pada tahun 2003. Dalam implementasinya Program Guru Bantu ternyata mendatangkan banyak permasalahan, terutama masalah kepastian masa depan profesi dan masalah kesejahteraan. Di Kabupaten Tegal, permasalahan-permasalahan tersebut pada akhirnya berkembang menjadi permasalahan publik dan Pemerintah Kabupaten Tegal didesak oleh Guru Bantu untuk ikut memperhatikan nasib mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses masuknya permasalahan publik yaitu permasalahan Guru Bantu di Kabupaten Tegal ke dalam agenda institusional Pemerintah Kabupaten Tegal. Analisis terhadap proses agenda setting ini didasarkan pada tahap-tahap penelitian dinamika agenda setting yang dikembangkan oleh O. Jones (1984), yaitu tahap persepsi-definisi permasalahan, agregasi-organisasi dari mereka yang terkena dampak kebijakan, representasi dan agenda institusional pemerintah. Dari pemahaman terhadap proses agenda setting tersebut, kemudian analisis dilanjutkan untuk mengetahui aktor-aktor yang terlibat, kepentingan mereka serta model agenda setting yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan penelusuran data-data sekunder yang didapatkan melalui dokumen-dokumen Pemerintah Kabupaten Tegal, PGBI, buku-buku maupun artikel di berbagai surat kabar. Data kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Agenda setting permasalahan Program Guru Bantu tahun 2003 di Kabupaten Tegal merupakan proses berkembangnya agenda sistemik menjadi agenda institusional Pemerintah Kabupaten Tegal. Agenda setting ini mengikuti outside initiation model atau agenda setting yang prakarsanya dicetuskan oleh kelompok kepentingan di luar pemerintah. Agenda setting dengan model tersebut terjadi karena, pertama, pemerintah cenderung berperan pasif dengan membiarkan Program Guru Bantu Tahun 2003 di Kabupaten Tegal berjalan dengan sendirinya tanpa ada evaluasi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Pemerintah membiarkan permasalahan-permasalahan Guru Bantu muncul, diidentifikasi, didefinisikan dan diperjuangkan sendiri oleh mereka untuk masuk menjadi agenda kebijakan pemerintah. Kedua, agenda setting dengan inisiatif dari luar pemerintah tersebut dimungkinkan terjadi karena demokrasi sudah berkembang di tingkat lokal. Dengan adanya demokrasi, PGBI Kabupaten Tegal sebagai sebuah kelompok kepentingan mempunyai kesempatan untuk ikut berperan dalam proses kebijakan publik dengan memberikan aspirasi mereka ke pemerintahan berupa pengartikulasian tuntutantuntutan dan desakan terhadap pemerintah untuk mencari solusi permasalahan Guru Bantu.

Lack of teachers is a classical problem in Indonesia. It is also dilemmatic. One side, provision of teacher personnel is urgently needed and is a crucial basis to support nine-year-education program but on the other side, the state government’s fund is not sufficient to recruit state teachers. To overcome the problem nationally with restricted fund, the government then made a breakthrough by recruiting teachers in a contract system namely auxiliary teacher program. The program was first implemented in 2003 all over Indonesia. Unfortunately, the program faced problems in the 2nd year of its implementation. In general, it can be said that most of auxiliary teachers protested for its uncertainty contract extension and low prosperity. In Tegal regency this case became a public problem (systemic agenda) and auxiliary teachers demanded local government to pay attention to their problems and to overcome it as well. This research studied about the process of how the public problem (auxiliary teachers problem) entered institutional agenda of Tegal regency government. The analysis based on the stages of agenda setting dynamics that was developed by Charles O. Jones (1984). The stages are perception-definition of the problem, aggregationorganization from those who are affected the impact of the policy, representation, and institutional agenda. From the understanding about the process of agenda setting, the research then extended to analyze the actors involved, their interests and the model of agenda setting. The research method is qualitative. Data were collected by making dept interview, observation and invesgating secondary data in local government and PGBI files, books and newspaper articles. Data then were analyzed in a qualitative method through reduction, display and verification data. The result showed that agenda setting of the problem of auxiliary teacher program 2003 in Tegal regency followed outside initiation model and the process developed from systemic agenda to institutional agenda. The outside initiative model applies to the situation in which a group outside the government structure 1) articulates a grievance, 2) tries to expand interest in the issue to enough other groups in the population to gain a place on the public agenda, in order to 3) create sufficient pressure on decision makers to force the issue onto the formal agenda for their serious consideration. In this case, the model occured because of two reasons. Firstly, state and local government played a passive role by letting auxiliary teacher program ran without any evaluation to its problems. The government let the problems emerged, identified, defined and were struggled by auxiliary teachers themselves to become policy agenda of the local government. Secondly, agenda setting with outside initiative could possibly happen because democracy has been developed in local authority level. With democracy, PGBI of Tegal regency (the association of auxiliary teachers of Indonesia in Tegal regency) as an interest group had a chance to play a role in public policy process by inserting their aspirations, in the form of demands and pressure, to the local government.

Kata Kunci : Kebijakan Publik,Program Guru Bantu, agenda setting, auxiliary teacher program, systemic agenda, institutional agenda, outside initiation model