Pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Riau

DEFRIL, Prof.Dr. Jamaludin Ancok

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Sejak perubahan di era reformasi dan ditetapkannya Undang-undang otonomi daerah, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan mengalami revisi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah terjadi perubahan yang signifikan pada di seluruh Indonesia. Dalam bidang politik timbul tuntutan demokrasi ditingkat lokal, dan dalam bidang administrasi timbul tuntutan agar pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan yang cepat, efisien, dan responsif kepada masyarakatnya. Kemampuan suatu Pemerintah Daerah dalam menjalankan peran yang diinginkan tersebut sangat ditentukan oleh tersedianya aparat pemerintah yang profesional dan berkualitas. Profesionalisme aparatur birokrasi publik sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraaan pemerintahan yang baik (good governance) dan bagi siapa saja yang berhadapan dengan birokrasi dalam pelayanan publik. Pentingnya mencermati profesionalisme aparatur birokrasi di Indonesia karena aparatur birokrasi publik seringkali bertindak reaktif terhadap perubahan lingkungan (kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi) bahkan cenderung tidak responsif, inovatif dan bersikap masa bodoh dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan kemampuan adminstrasi aparaturnya, pemerintah daerah telah menyelenggarakan berbagai program diklat aparatur dengan biaya yang cukup besar.Begitu juga dengan Kabupaten Kepulauan Riau , dalam tiga tahun terakhir (2002 s/d 2004) pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau telah melaksanakan pelatihan strutural ratarata dua ( 2) angkatan pertahun baik diklat PIM IV maupun diklat PIM III dengan meluluskan 393 orang/aparatur serta menelan biaya Rp.5.130.747.720.- Dalam penelitian ini dianalisis hubungan antara Pelatihan struktural dengan Profesionalisme Aparatur dalam melaksanakan tugas yang diembannya di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau, sebagai subyek penelitian yang dipilih adalah para alumni diklat yang memegang jabatan eselon IV dan eselon III dengan populasi sebanyak 472 orang. Pada penelitian ini sebagai sampel dengan menggunakan teknik penarikan Stratified Random Sampling dan selanjutnya untuk menentukan pembagian sampel pada masing-masing strata tersebut, ditempuh dengan teknik Stratified Proposional Random Sampling sehingga sampelnya berjumlah 72 orang. Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara dan kuesioner dan data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan kepustakaan. Sedangkan untuk mengetahui hubungan variabel digunakan analisis regresi. Hasil analisis data menunjukan bahwa penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan (diklat) PIM IV dan PIM III relatif sedang. Meskipun secara kuantitas adalah efektif. Sedangkan Dari persamaan regresi diperoleh hasil bahwa, Profsionalisme Aparatur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau 0,419 satuan penyelenggaraan program diklat, Dan berdasarkan analisis multiple regresi didapatkan nilai R2 (R Square) 0,136. Artinya 18 % Pengaruh penyelenggaraan program diklat struktural . Sedangkan 82 % Profesionalisme Aparatur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau dipengaruhi oleh yang lain di luar variabel tersebut (Variabel Pelatihan).

There have been significant changes throughout Indonesia since the change to the Reformation Era and the implementation of Law No.22, 1999 governing regional autonomy, including the revision and introduction of Law No.32, 2004 regarding regional government. Within the field of Politics there have arisen claims of democracy on a local level, as well as claims that regional government is capable of providing fast, efficient and responsive services to the public from the Administration field. This ability of government to fulfill this role is closely related to the provision of government apparatus that are of high quality and professional. The professionalism of the public bureaucracy apparatus is intrinsically tied to the concept of good governance for everybody that deals with bureaucracy within the public service. It is important to investigate the professionalism of the Indonesian bureaucracy apparatus as these types of apparatus are generally considered to be reactive to changes in the surrounding environment (the needs of society and technological progress) rather than being responsive and innovative, and, in many cases, incompetent at providing the services required by the public. In order to raise the competency of administration apparatus’, regional governments have introduced a number of quite expensive training programs that focus on the apparatus’ of government. In the last three years (2002 – 2004) the Regency of the Riau Islands has undertaken structural training, averaging two classes each year for both PIM IV training and PIM III training and a total of 393 graduates at a cost of Rp. 5.130.747.720.-. This research paper analyses the relationship between structural training and apparatus professionalism by examining the carrying out of work within the Riau Islands Regency Government. The chosen subjects of the research are training alumni’s who hold Echelon III and Echelon IV positions. The sample of subjects totals 472 with a Stratified Random Sampling Technique being used. From this the Stratified Proportional Random Sampling Technique is used to ensure variety in the sample and to bring the total number of the sample to 72. This paper uses both qualitive descriptive and quantitative research methodology, with the compiling of primary data being conducted through interviews and questionnaires and secondary data through studying documentation and library resources. In order to define the variable relationship regressive analysis was used. The results of the data analysis show that the education and training program PIM IV and PIM III is relatively average, even though from a quantitative perspective, it is effective. At the same time the results of the regressive analysis show the professionalism of the Riau Island Regency Government Apparatus as 0.419 for the training program. Based on the multiple regressive analysis with a score of R² (R Squared) 0.18, meaning the effect of the structural training program is represented as 18%, while 82% is reliant on other variants outside of training.

Kata Kunci : Diklat Aparatur,Profesionalisme,Government Apparatus ,Training, Professionalism