Kinerja Kecamatan dalam pelayanan publik :: Studi di Kantor Camat Magelang Utara Kota Magelang

KRISTANTI, Mei, Prof.Dr. Agus Dwiyanto

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pelaksanaan UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 33 Tahun 2004, diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi dalam pelayanan publik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja birokrasi di daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu usaha yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang adalah melakukan pembenahan organisasi kecamatan. Namun dalam kenyataannya masih sering didengar keluhan-keluhan dari masyarakat seperti; prosedur pelayanan yang kurang jelas, biaya pelayanan yang relatif mahal, waktu pelayanan yang relatif lama dan adanya ketidakadilan dalam pelayanan. Berdasarkan kenyataan tersebut, penelitian ini ingin melihat bagaimana kinerja Kecamatan Magelang Utara dalam pelayanan KTP dan akta tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kinerja organisasi dalam pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sedangkan metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dari hasil analisis dan interpretasi disimpulkan bahwa kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Magelang Utara masih rendah. Hal ini tergambar dari tiga indikator yang digunakan yaitu efisiensi, akuntabilitas dan responsivitas. Panjangnya prosedur yang harus dilalui, pelayanan yang kaku dan hanya berpedoman pada aturan serta rendahnya respon pemerintah terhadap keluhan masyarakat merupakan kenyataan yang terjadi. Kepentingan masyarakat belum menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan. Rendahnya kinerja tersebut disebabkan oleh rendahnya diskresi, kuatnya budaya paternalisme dan belum dimanfaatkannya sumber daya organisasi yang ada. Untuk meningkatkan kinerja organisasi publik dalam pelayanan, kedepan disarankan kepada Pemerintah Daerah untuk : 1) Memangkas birokrasi; dengan cara menempatlkan pelayanan KTP di kecamatan. Prosedur yang pendek akan menciptakan efisiensi dan efektifitas; 2) Melaksanakan pelayanan yang berorientasi pada pengguna. Dengan demikian, organisasi akan responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat; 3) Memberikan keleluasaan bertindak kepada bawahan. Hal ini akan menciptakan kreatifitas dalam melaksanakan pelayanan; 4) Mengurangi budaya paternalisme dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya informal. Hal ini akan menciptakan kedekatan hubungan antara pimpinan dan bawahan; 5) Memanfaatkan sumber daya organisasi untuk mendukung terciptanya pelayanan yang baik.

Implementing of Republic Act Number 22/1999 and Act Number 25/1999 yet become revision into Act Number 32/2004 and Act Number 33/2004, intend to increase organizational performance and turn to increasing bureaucracy performance in local government. To fulfill the demand for increasing this performance, one of effort that have been done by the City Government of Magelang is reorganize working units that direct with public service, especially district government. But in facts, always hear complains from public especially about unclear service procedure, service cost relatively expensive, time for getting service relatively long and unfairness in service delivery. Based on those facts, this research is trying to describe how the government organization performance in public service, especially in Sub district of Magelang Utara, City of Magelang and to describe the influencing factors of this government performance. This research focused in KTP registration service and land certificate service. Organizational performance can be defined as a success measurement for organization to achieve their mission. This research is qualitative research with descriptive approach. Data collecting method is interview, documentation, and observation. Based on research analysis and interpretation result, can be concluded the performance of public service in Sub district of Magelang Utara, City of Magelang is in low level. This case is illustrated from three indicators used, they are efficiency, accountability, and responsibility. The length of the procedure that must be passed through, awkward service and the service only based on the regulation and the lowness of the government response toward the society’s complaint is a fact that often happens. The society need has not become a main reference in the implementation of service. The lowness of that work is caused by the lowness of discretion, the strength of paternalism culture and has not utilized the available organization resources. To increase the public organization work in service, in the future is suggested to the Regional Government to: 1) cut the bureaucracy; by placing the service of KTP in the sub districts. The short procedure will create the efficiency and effectivity; 2) Implement the service that oriented to the users. Thus, the organization will be responsive the need and aspiration of the society; 3) Give the freedom of acting to the staff. This case will create a creativity in implementing the service; 4) Reduce the paternalism culture by implementing the informal activities. This case will create a close relation between the leader and the staff; 5) Utilize the organization resources to support the creativity of a good service.

Kata Kunci : Kinerja Organisasi,Kecamatan,Layanan Publik, public service, performance, public organization