Evaluasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) :: Studi di Kabupaten Kulon Progo

PANDIANGAN, M. Henry, Prof.Dr. Warsito Utomo

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dalam menyikapi perkembangan perubahan pendekatan guna menanggulangi kemiskinan sebagai dampak dari krisis moneter melalui emberdayaan masyarakat, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dalam bidang pembangunan yang dikenal dengan Program Pengembangan Kecamatan, dengan mengedepankan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestariannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat, Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Masyarakat dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo yang dengan studi kasus Kecamatan Sentolo, Panjatan, Pengasih dan Temon untuk mewakili kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mencoba mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif, dimana dalam menghimpun data-data yang bersifat kuantitatif dilakukan melalui survey, sedangkan penetapan sampel dilakukan dengan tehnik sampel random sampling, dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari pembahasan dan analisis kesimpulan yang diperoleh Pertama, Pelaksanaan PPK di Kabupaten Kulon Progo hanya sedikit mencapai dampakdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kemampuan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat. OUTPUT program berupa kegiatan pengguliran dana simpan pinjam untuk usaha ekonomi masih belum dapat menciptakan efek Snow – bolling program. Manfaat program bagi peningkatan pendapatan kelompok sasaran penduduk miskin sudah dapat dicapai melalui egiatan ekonomi. Kedua, Dampak program berupa peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat, dalam pelaksanaan kegiatan fisik maupun ekonomi masih belumsesuai harapan. Khususnya efektivitas fungsi pelaksana program, peranan kelompok kegiatan, efektivitas forum-forum pertemuan PPK. Ketiga, Dampak program pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian program juga menampakkan hasil belum sesuai dengan yang diharapkan. Partisipasi yang dicapai masih bersifat kuantitas dan belum mencapai aspek kualitas partisipasi. Dari kesimpulan diatas implikasi yang perlu dilakukan Pertama, Dalam penentuan desain program PPK perlu adanya Penentuan target group pada PPK dan program pembangunan dengan tujuan serupa lainnya. Kedua, Perlu adanya insentif masyarakat setempat di dalam proses penentuan desain program, jenis kegiatan kelompok sasarannya, pembentukan kelompok, dan mekanisme program. Ketiga, Lembaga UPK tidak hanya menjalankan tugas administrasi keuangan PPK, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga pengembangan ekonomi maupun pembinaan masyarakat. Keempat, Kelembagaan yang tumbuh di masyarakat harus ditingkatkan peranannya dengan memberi otoritas yang cukup dalam proses sosialisasi program, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian program. Kelima, Forum desa dan dusun perlu ditingkatkan fungsinya melalui metode diskusi atau pembahasan yang tepat di dalam setiap kebutuhan pengambilan keputusan desa.

As respond to change of approach to deal with poverty as impact of monetary crisis by people empowerment, central government make policy in development area known as Subdistrict Development Program, by emphasizing people aspiration in planning, implementation and maintenance. The objective of this research is to evaluate impact of Subdistrict Development Program on increases of people income, institutional capability and people participation in District of Kulon Progo with case study in subdistricts of Sentolo, Panjatan, Pengasih and Temon as representation of subdistricts existed in District of Kulon Progo. It is a descriptive research that tries to combine quantitative approach and qualitative approach. The data is collected through survey, interview, observation, and documentation, while sample is taken using random sampling technique. Based on analysis, there are three conclusions. First, implementations of Subdistrict Development Program in District of Kulon Progo attain only little objectives of increases of people income, institutional capability and people participation. The program output in form of turning saving-loan fund for economic business has not created snow effect. Benefit of the program in term of income increase for poor household can be attained through economic activities. Second, program impacts in term of capability improvement in physical or economic activities still do not suit expectation, especially on effectiveness of program executor functions, role of activity group, and effectiveness of Subdistrict Development Program meeting forums. Three, the program impact on increase of people participation in planning process, implementation and maintenance have also not showed result as expected. Participation achieved is quantitative and not attain qualitative aspect. Based on the conclusions, there are some implications. First, in determining design of Subdistrict Development Program it needs determination of group target of the program and other similar development programs. Second, there should be incentive of local people in determination of program design, type of activities, group building, and program mechanism. Three, UPK agency not only do financial administrative task of the Subdistrict Development Program, but also function as economic development and people empowering institution. Four, institutions that grow within community should be improved their role by giving sufficient authority in process of program socialization, planning, implementation and maintenance. Five, the function of village and subvillage forum should be improved through appropriate discussion method in each village decision making.

Kata Kunci : Kebijakan Publik,Program Pengembangan Kecamatan,Evaluasi, Public Policy, the District Development Program, Evaluation