KEADILAN SOSIAL DAN KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA ERA REFORMASI (1998-2024): ANALISIS TEORI KEADILAN JOHN RAWLS TERHADAP UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

Ahimsa Muhammad Noor, Drs. Agus Wahyudi, M.Si., M.A., Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU FILSAFAT

INTISARI 

Penelitian ini mengkaji secara filosofis arah kebijakan jaminan sosial di Indonesia sepanjang era reformasi (1998–2024) sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Kebijakan ini kerap dipahami sekadar problem administratif-teknis, padahal memuat asumsi moral filosofis mengenai distribusi kesejahteraan dan martabat manusia. Urgensi penelitian berangkat dari kesenjangan struktural yang persisten di tengah penurunan angka kemiskinan statistik pasca reformasi. Tujuan utama penelitian adalah mengevaluasi secara mendalam keadilan kebijakan jaminan sosial tersebut menggunakan pisau analisis filsafat politik John Rawls. Terkhusus prinsip kebebasan yang setara (equal basic liberties) dan prinsip perbedaan (difference principle), serta prinsip distributive of justice. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif-analitis dengan jenis penelitian kepustakaan yang bersifat sistematis reflektif. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun transformasi kelembagaan melalui UU SJSN dan BPJS berhasil memperluas cakupan populasi, kebijakan jaminan sosial Indonesia masih terjebak dalam logika residual dan teknokratis, sehingga belum mampu mewujudkan keadilan distributif substantif bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Perlunya reorientasi fundamental dari pendekatan administratif-ekonomis menuju kerangka moral-filosofis yang menempatkan masyarakat rentan sebagai subjek hak, bukan sekadar objek bantuan. Implikasinya, hasil kajian ini dapat digunakan sebagai landasan konseptual bagi pembuat kebijakan untuk merancang perlindungan sosial yang inklusif, transformatif, dan berkeadilan sosial sesuai aturan maximin rules dari konsep teori keadilan John Rawls. Kemudian dalam pembahasan, bahwa sistem jaminan sosial pasca reformasi mendistribusikan kesejahteraan melalui berbagai transformasi namun masih ditemukan beberapa hambatan yang struktural. Selanjutnya penelitian ini menyimpulkan absennya veil of ignorance yang mengakibatkan the least advantage belum menjadi prioritas dalam substansi serta implementasi kebijakan. Simpulan penelitian menegaskan perlunya reorientasi fundamental dari pendekatan administratif-ekonomis menuju kerangka moral-filosofis yang menempatkan masyarakat rentan sebagai subjek hak, bukan sekadar objek bantuan. Hasil kajian ini dapat menjadi landasan konseptual bagi pembuat kebijakan untuk merancang perlindungan sosial yang inklusif, transformatif, dan berkeadilan sosial sesuai maximin rule dalam teori keadilan John Rawls. 

Kata Kunci: Jaminan Sosial, Kemiskinan, Teori Keadilan, Era Reformasi 

ABSTRACT 

This study philosophically examines the trajectory of social security policy in Indonesia throughout the reform era (1998–2024) as an instrument of poverty alleviation. Such policies are commonly understood as mere technical-administrative matters, yet they in fact embed philosophical and moral assumptions concerning the distribution of welfare and human dignity. The urgency of this research stems from persistent structural disparities that remain despite the statistical decline in poverty rates following the reform period. The primary objective of this study is to critically evaluate the justice of these social security policies through the analytical lens of John Rawls's political philosophy, with particular emphasis on the principle of equal basic liberties, the difference principle, and the principle of distributive justice. The study employs a descriptive-analytical qualitative method through a systematically reflective library research design. The principal findings indicate that, although institutional transformation through the SJSN Law and BPJS has succeeded in broadening population coverage, Indonesia's social security policy remains entrapped within a residual and technocratic logic, and has therefore not yet achieved substantive distributive justice for the least advantaged groups. In the discussion, it is found that the post-reform social security system distributes welfare through various institutional transformations, yet continues to face several structural obstacles. The study further concludes that the absence of a veil of ignorance in the policy-making process has resulted in the least advantaged not being prioritized, either substantively or in policy implementation. The study concludes that a fundamental reorientation is necessary—one that moves away from an administrative-economic approach toward a moral-philosophical framework that positions vulnerable communities as subjects of rights rather than mere objects of assistance. By implication, the findings of this study may serve as a conceptual foundation for policymakers in designing social protection that is inclusive, transformative, and socially just, in accordance with the maximin rule derived from John Rawls's theory of justice. 

Keywords: Social Security Policy, Poverty Alleviation, A Theory of Justices, Reformation 

Kata Kunci : Keywords: Social Security Policy, Poverty Alleviation, A Theory of Justices, Reformation