Analisis pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil :: Evaluasi kebijakan dalam Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Struktural di departemen Dalam Negeri

SUHAERI, Prof.Dr. Miftah Thoha

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Fenomena pengembangan karir di Departemen Dalam Negeri pada dewasa ini mengindikasikan belum adanya sistim pola karir dan pola kader yang jelas. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang berimplikasikan pada kekecewaan bakal calon pejabat yang mempunyai peluang terbesar untuk menduduki jabatan struktural. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyimpangan kebijakan pengembangan karir pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri Jakarta. Tuntutan reformasi di segala bidang sebagai akibat perubahan global dalam mengantisipasi krisis multidimensional telah pula memasuki aktivitas bidang Departemen Dalam Negeri yang selama ini dipandang kurang optimal dalam pengembangan karir pegawai negeri sipil. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berusaha melakukan deskripsi eksploratoris mengenai fenomena pengembangan karir pegawai. Subjek penelitian adalah pejabat eselon II dan eselon III di Departemen Dalam Negeri Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural berpengaruh terhadap pengembangan karir pegawai. Semakin jelas peraturan mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural akan membuat kepastian dan kejelasan pola pengembangan karir pegawai. Pengangkatan pejabat struktural di Departemen Dalam Negeri masih terjadi beberapa penyimpangan akibat praktek patronage dan sistem famili dan pelanggaran Daftar Urutan Kepegawaian (DUK). Nilai-nilai impersonal, keterbukaan, dan penetapan persyaratan jabatan yang terukur bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 masih banyak dilanggar sehingga pengembangan karir pegawai melalui pengangkatan jabatan struktural belum bisa dilakukan secara optimal. Pertimbangan pemindahan pegawai dari instansi lain di luar organisasi Departemen Dalam Negeri masih belum sepenuhnya didasarkan pada faktor kompetensi dan cenderung mengabaikan DUK sehingga menimbulkan kekecewan pegawai calon pejabat struktural dari dalam unit organisasi Depertamen Dalam Negeri. Pemberhentian jabatan struktural di Departemen Dalam Negeri masih diwarnai dengan praktek nepotisme dan spoil sistim. Sistim kawan dan hubungan kedaerahan tersebut nampaknya berdampak pada mengambangnya keputusan secara formal kepada pegawai pejabat struktural yang jelas-jelas sudah divonis “diberhentikan secara hormat”. Pengembangan karir pejabat sruktural di Depertemen Dalam Negeri belum bisa dilakukan secara optimal karena pola karir dan pola kader yang sudah tersusun dalam Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) seringkali diabaikan oleh pimpinan yang akan mengangkat calon pejabat struktural. Direkomendasikan untuk membuat model pengembangan karir hendaknya disusun regulasi yang jelas agar bisa menjadi dasar pola karir dan pola kader. Praktek nepotisme dalam mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai hendaknya diminimalisir dan lebih ditekankan pada kualifikasi dan ketentuan pengembangan karir yang berlaku.

At now adays phenomenon of career development at Internal Affair Department indicated that there hasn’t been a certainty of career model and candidate model systems. Replacement, mutation and fairing of structural manager has still much deviations that implicated on unsatisfation of manager candidate that has a best chance for replacing a structural manager. The research mean to know the policy deviation of public servant’s career development at Internal Affair Department, Jakarta. Reformation needs at all over sector as caused by global change in anticipating a multidimentional crisis has also come an sector activities of Internal Affair Department that a now days it wasn’t seen optimaly in public servant’s carrer development.The research is a qualitative type that it efforted to describe an phenomena exploratorive of public servant’s career development. The research subject is a manager has II-ecelon and III-ecelon at Internal Affair Department. Replacement, mutation and fairing of structural manager influenced on the employee’s career development. More clearly at regulation of replacement, mutation and fairing of structural manager would make a clearly and certainty of employee’s career development model. Structural manager replacement at Internal Affair Department has been still done a bias that caused a patronage system, family system and deviaton of Public Servant Sructurat List (PSSL). Impersonal, transparancy values and a task elligible decision that has been measured for Civil Public Servant, it was based on Government Decree of RI Number 100 Year of 2000 has been still deviated so the public servant’s career development through replacing a structural job, it has been done optimaly. Sructural public servant mutation considerations from other institution of Internal Affair Departmen organisation hasn’t been based on competiton factors, yet and tend to ignore an Public Servant Sructurat List (PSSL) so it caused unsatisfation of public servant candidate from unit internal organisation of Internal Affair Department. Fairing on structural task at Internal Affair Department has been coloured by nepotism practice and spoil system. Friendship system and local relationship was impacted at unclearly formal policy for manager at structural task whose clearly was punished by “unhonorable faired”. Carrer development of public manager at Internal Affair Department has been done optimaly, yet because careers and cader ystems that arranged in Public Servant Sructurat List (PSSL), it was ignored by public manager whose replaced a candidate public servant in structural job. It was recommended to make a career development model should be arranged certainty regulation in order to be a career and candidate model bases. Nepotism practice in replacement, mutation and fairing on structural manager should be minimalized and focused on qualification and regulation of positive career development.

Kata Kunci : Kebijakan Kepegawaian,Karier PNS,Jabatan Struktural