Kewajiban Repatriasi WNI Terafiliasi Hay'at Tahrir al-Sham: Studi Kasus Dampak Transisi HTS Menjadi Bagian Pemerintahan Transisional Suriah
Fiant Lintang Cahyani, Dr. Fajri Matahati Muhammadin, S.H., LL.M., Ph.D.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk
untuk menganalisis implikasi hukum transformasi Hay'at Tahrir al-Sham (HTS)
dari aktor bersenjata non-negara menjadi bagian dari pemerintahan transisional
Suriah pasca-Desember 2024 terhadap status hukum WNI eks-foreign terrorist
fighters (FTF) yang berafiliasi dengan HTS, serta terhadap kewajiban hukum
internasional dalam merepatriasi mereka. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum
internasional, peraturan perundang undangan nasional, jurnal ilmiah, dan
laporan resmi institusi internasional, dilengkapi dengan wawancara bersama
narasumber yang memiliki kompetensi relevan. Analisis data dilakukan secara
kualitatif dan menghasilkan uraian deskripsi analitis-preskriptif. Penelitian
ini menyimpulkan bahwa transformasi HTS merupakan perubahan pemerintahan
(government change), bukan suksesi negara, sehingga WNI eks-FTF HTS kini berada
di bawah yurisdiksi pemerintahan transisional Suriah yang semakin memperoleh
pengakuan internasional. Terkait kewajiban hukum internasional untuk
merepatriasi, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia tidak memiliki kewajiban
aktif dan absolut untuk merepatriasi seluruh WNI eks-FTF HTS. Berdasarkan Pasal
12 ayat (4) ICCPR, kewajiban negara bersifat kondisional, yaitu tidak boleh
secara sewenang-wenang menolak kepulangan warga negara yang ingin kembali serta
wajib menyediakan mekanisme penilaian individual yang independen. Selama
kewarganegaraan belum dicabut secara sah, Indonesia juga tetap terikat
kewajiban perlindungan berdasarkan prinsip non-refoulement dalam Pasal 7 ICCPR
dan Pasal 3 CAT. Kebijakan non-repatriasi kolektif tanpa penilaian risiko
individual berpotensi melanggar kewajiban prosedural. Oleh karena itu,
repatriasi selektif dan bertahap berbasis penilaian individual merupakan
pendekatan yang paling selaras dengan hukum internasional dan kepentingan
keamanan nasional.
This research aims to analyze the
legal implications of the transformation of Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) from a
violent non-state actor into part of Syria's transitional government following
December 2024, on the legal status of Indonesian nationals who were former
foreign terrorist fighters (FTF) affiliated with HTS, as well as on the
international legal obligations to repatriate them. This research constitutes
normative legal research employing statutory and conceptual approaches.
Secondary data were obtained through library research on international legal
instruments, national legislation, academic journals, and official reports of
international institutions, complemented by interviews with relevant experts.
Data analysis was conducted qualitatively, producing analytical prescriptive
descriptions. This research concludes that the transformation of HTS
constitutes a government change rather than state succession, so that
Indonesian former HTS affiliated FTFs now fall under the jurisdiction of
Syria's transitional government, which is increasingly gaining international
recognition. Regarding the international legal obligation to repatriate, this
research finds that Indonesia bears no active and absolute obligation to
repatriate all Indonesian former HTS-affiliated FTFs. Under Article 12(4) of
the ICCPR, the state's obligation is conditional: it must not arbitrarily deny
the return of nationals who wish to return, and it must provide an independent
individual assessment mechanism. As long as citizenship has not been lawfully
revoked, Indonesia also remains bound by protection obligations under the
non-refoulement principle in Article 7 of the ICCPR and Article 3 of the CAT. A
collective non-repatriation policy without individual risk assessment may
potentially violate this procedural obligation. Therefore, a selective and
gradual repatriation approach based on individual assessment is the approach
most consistent with international law and national security interests.
Kata Kunci : repatriasi, pejuang teroris asing, Hay'at Tahrir al-Sham, non refoulement, perubahan pemerintahan, tanggung jawab negara.