Laporkan Masalah

Kewajiban Repatriasi WNI Terafiliasi Hay'at Tahrir al-Sham: Studi Kasus Dampak Transisi HTS Menjadi Bagian Pemerintahan Transisional Suriah

Fiant Lintang Cahyani, Dr. Fajri Matahati Muhammadin, S.H., LL.M., Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis implikasi hukum transformasi Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) dari aktor bersenjata non-negara menjadi bagian dari pemerintahan transisional Suriah pasca-Desember 2024 terhadap status hukum WNI eks-foreign terrorist fighters (FTF) yang berafiliasi dengan HTS, serta terhadap kewajiban hukum internasional dalam merepatriasi mereka. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional, peraturan perundang undangan nasional, jurnal ilmiah, dan laporan resmi institusi internasional, dilengkapi dengan wawancara bersama narasumber yang memiliki kompetensi relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan menghasilkan uraian deskripsi analitis-preskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi HTS merupakan perubahan pemerintahan (government change), bukan suksesi negara, sehingga WNI eks-FTF HTS kini berada di bawah yurisdiksi pemerintahan transisional Suriah yang semakin memperoleh pengakuan internasional. Terkait kewajiban hukum internasional untuk merepatriasi, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia tidak memiliki kewajiban aktif dan absolut untuk merepatriasi seluruh WNI eks-FTF HTS. Berdasarkan Pasal 12 ayat (4) ICCPR, kewajiban negara bersifat kondisional, yaitu tidak boleh secara sewenang-wenang menolak kepulangan warga negara yang ingin kembali serta wajib menyediakan mekanisme penilaian individual yang independen. Selama kewarganegaraan belum dicabut secara sah, Indonesia juga tetap terikat kewajiban perlindungan berdasarkan prinsip non-refoulement dalam Pasal 7 ICCPR dan Pasal 3 CAT. Kebijakan non-repatriasi kolektif tanpa penilaian risiko individual berpotensi melanggar kewajiban prosedural. Oleh karena itu, repatriasi selektif dan bertahap berbasis penilaian individual merupakan pendekatan yang paling selaras dengan hukum internasional dan kepentingan keamanan nasional.

This research aims to analyze the legal implications of the transformation of Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) from a violent non-state actor into part of Syria's transitional government following December 2024, on the legal status of Indonesian nationals who were former foreign terrorist fighters (FTF) affiliated with HTS, as well as on the international legal obligations to repatriate them. This research constitutes normative legal research employing statutory and conceptual approaches. Secondary data were obtained through library research on international legal instruments, national legislation, academic journals, and official reports of international institutions, complemented by interviews with relevant experts. Data analysis was conducted qualitatively, producing analytical prescriptive descriptions. This research concludes that the transformation of HTS constitutes a government change rather than state succession, so that Indonesian former HTS affiliated FTFs now fall under the jurisdiction of Syria's transitional government, which is increasingly gaining international recognition. Regarding the international legal obligation to repatriate, this research finds that Indonesia bears no active and absolute obligation to repatriate all Indonesian former HTS-affiliated FTFs. Under Article 12(4) of the ICCPR, the state's obligation is conditional: it must not arbitrarily deny the return of nationals who wish to return, and it must provide an independent individual assessment mechanism. As long as citizenship has not been lawfully revoked, Indonesia also remains bound by protection obligations under the non-refoulement principle in Article 7 of the ICCPR and Article 3 of the CAT. A collective non-repatriation policy without individual risk assessment may potentially violate this procedural obligation. Therefore, a selective and gradual repatriation approach based on individual assessment is the approach most consistent with international law and national security interests.

Kata Kunci : repatriasi, pejuang teroris asing, Hay'at Tahrir al-Sham, non refoulement, perubahan pemerintahan, tanggung jawab negara.

  1. S1-2026-503580-abstract.pdf  
  2. S1-2026-503580-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-503580-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-503580-title.pdf