Dialektika Realitas Sosial dan Prinsip Besr Interest Of The Child dalam Pernikahan Anak Pengungsi Suriah Berdasarkan Konvensi Hak Anak
Syafina Kinaya Amelia, Dr. Fajri Matahati Muhammadin, S.H., LL.M. Ph.D.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Prinsip Best Interest of the Child (BIC) merupakan salah satu standar utama dalam pelindungan anak internasional. Namun, penerapannya menjadi semakin kompleks dalam situasi krisis kemanusiaan, termasuk pada praktik pernikahan anak dalam komunitas pengungsi Suriah. Praktik tersebut kerap dipahami sebagai strategi bertahan hidup di tengah keterbatasan pelindungan dan kerentanan struktural akibat pengungsian. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana prinsip BIC diterapkan dan dinilai dalam konteks kemanusiaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri atas instrumen hukum internasional, laporan lembaga kemanusiaan, dan penelitian etnografis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip BIC dikonstruksikan sebagai hak substantif, prinsip interpretatif, dan aturan prosedural dalam hukum internasional. Praktik pernikahan anak dalam komunitas pengungsi Suriah tidak semata mencerminkan tradisi budaya, tetapi juga merupakan respons adaptif terhadap kegagalan pelindungan struktural. Meskipun demikian, praktik tersebut tetap tidak memenuhi standar BIC karena mengutamakan pelindungan jangka pendek dengan mengorbankan hak perkembangan anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan pelindungan anak memerlukan operasionalisasi prinsip BIC yang lebih sensitif terhadap konteks krisis tanpa mengurangi universalitas hak anak.
The Best Interest of the Child (BIC) principle constitutes one of the primary standards of international child protection. However, its implementation becomes increasingly complex in humanitarian crises, including in the practice of child marriage within Syrian refugee communities. Such practice is often understood as a survival strategy amid limited protection and structural vulnerability resulting from displacement. This condition raises questions regarding how the BIC principle is applied and assessed in humanitarian contexts. This research employs a normative legal method using a conceptual approach. The data consist of primary and secondary legal materials, including international legal instruments, reports from humanitarian organizations, and ethnographic studies. The findings show that the BIC principle is constructed as a substantive right, an interpretative principle, and a procedural rule in international law. Child marriage within Syrian refugee communities cannot merely be understood as a cultural practice but also as an adaptive response to structural protection failure. Nevertheless, the practice does not satisfy the BIC standard because it prioritizes short-term protection at the expense of children’s long-term developmental rights. Therefore, strengthening child protection requires a more context-sensitive operationalization of the BIC principle without diminishing the universality of children’s rights.
Kata Kunci : Best Interest of the Child, pernikahan anak, pengungsi Suriah, pelindungan anak internasional