Analyzing Hydropower Development under the Proyek Strategis Nasional Framework and the Constitutional Doctrine of State Control in Article 33 of the 1945 Constitution
Frederik Jonathan Alviano Siahaan, Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini mengkaji apakah kerangka percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga air konsisten dengan doktrin konstitusional penguasaan negara berdasarkan Pasal 33 ayat (2)–(3) UUD 1945. Dengan menggunakan metode hukum normatif pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, penelitian ini menganalisis kerangka peraturan perundang-undangan yang relevan, yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, dan dua proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang ditetapkan sebagai PSN sebagai studi kasus, yaitu PLTA Batang Toru dan PLTA Jatigede.
Mahkamah Konstitusi secara konsisten menafsirkan penguasaan negara sebagai kewajiban substantif dan berorientasi kesejahteraan yang mensyaratkan lima fungsi kumulatif: kebijakan (beleid), pengaturan (regelendaad), pengurusan (bestuursdaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad). Penelitian ini menemukan bahwa kerangka PSN menghasilkan pola kepatuhan sebagian terhadap standar tersebut, dimana walaupun fungsi beleid dan regelendaad secara formal terpenuhi, logika percepatan PSN secara sistematis melemahkan fungsi bestuursdaad, beheersdaad, dan toezichthoudensdaad. Hal ini paling nyata terlihat pada PLTA Batang Toru, di mana pengelolaan efektif atas sumber daya air yang bersifat konstitusional telah beralih ke perusahaan swasta yang dikendalikan pihak asing, sementara PLTA Jatigede, meskipun keterlibatan negara lebih kuat, gagal memenuhi tolok ukur partisipasi bermakna dan hak turun-temurun yang ditetapkan dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan pembangkit listrik tenaga air berbasis PSN membawa risiko konstitusional yang substansial dan tidak dapat diatasi hanya melalui kepatuhan formal, serta merekomendasikan reformasi hukum yang terarah untuk memperkuat ketiga fungsi negara yang melemah, menetapkan mekanisme peninjauan lingkungan wajib pascapersetujuan, dan memastikan bahwa klaim dampak sosial yang belum terselesaikan menjadi hambatan formal bagi komisioning proyek.
This research examines whether Indonesia's Proyek Strategis Nasional (PSN) acceleration framework for hydropower development is consistent with the constitutional doctrine of state control under Article 33(2)–(3) of the 1945 Constitution. Using a normative legal method with a statutory and case-study approach, this research analyzes the relevant legislative framework, Constitutional Court jurisprudence, and two PSN-designated hydropower projects as illustrative reference points, namely PLTA Batang Toru and PLTA Jatigede.
The Constitutional Court has consistently interpreted state control as a substantive and welfare-oriented obligation requiring five cumulative functions: policy-making (beleid), regulation (regelendaad), administration (bestuursdaad), management (beheersdaad), and supervision (toezichthoudensdaad). This research finds that the PSN framework produces a pattern of partial conformity with this standard: while beleid and regelendaad are formally preserved, the acceleration logic systematically weakens bestuursdaad, beheersdaad, and toezichthoudensdaad. This is most pronounced in PLTA Batang Toru, where effective management of a constitutional water resource has been transferred to a foreign-controlled private company, while PLTA Jatigede, despite stronger state involvement, fails to satisfy the meaningful participation and hereditary rights benchmarks established in the Court's jurisprudence.
This research concludes that PSN-based hydropower development carries substantive constitutional risks that formal compliance alone cannot cure, and recommends targeted legal reform to strengthen supervisory and management functions, establish mandatory post-approval environmental review mechanisms, and ensure unresolved social impact claims constitute a formal obstacle to project commissioning.
Kata Kunci : PSN, Article 33, state control, hydropower, PLTA Batang Toru, PLTA Jatigede.