Proses pengelolaan keuangan desa dan partisipasi masyarakat di era otonomi desa :: Studi di desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan

SAHIDANOR, Dr. Pratikno, M.Soc.Sci

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pelaksanaan otonomi desa khususnya otonomi dalam pengelolaan keuangan desa (dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa [APBDes]) yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dimaksudkan agar pemerintah desa benar-benar memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan otonominya dalam perencanaan/penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui proses perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut; 2) Mengetahui partisipasi masyarakat dan birokrasi desa dalam pengelolaan keuangan desa. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Sumber Data primer diperoleh dari informan yaitu aparat desa, tokoh masyarakat Desa Sungai Bakau dan pejabat di Kantor Kecamatan Kurau, sedangkan data sekunder Data sekunder diperoleh dari dokumen seperti peraturan perundang-undangan, referensi, maupun catatan dan laporan Desa Sungai Bakau, data di Kantor Kecamatan Kurau dan Kantor Bupati Tanah Laut yang berkaitan dengan yang diteliti. Penganalisaan data melalui analisis proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa serta partisipasi masyarakat desa di era reformasi dilakukan dengan menganalisis yaitu; proses perencanaan, pelaksanaan serta partisipasi masyarakat dan birokrasi desa dalam pengengelolaan APBDes. Penilaian kemudian diinterpretasikan ke dalam kategori otonom, atau tidak otonom. Selanjutnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan fakta bahwa otonomi Desa Sungai Bakau dalam pengelolaan keuangan desa masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan; 1) Terlalu dominannya peran pemerintah kabupaten dalam kebijakan keuangan desa, sehingga membuat desa semakin tergantung kepada pemerintah kabupaten; 2) Partisipasi masyarakat desa masih kurang dan belum secara maksimal memanfaatkan peluang untuk berpartisipasi khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan masyarakat masih memahami partisipasi hanya berupa bantuan materi dan tenaga, belum memahami partisipasi dalam bentuk memberikan saran/ide, kritik, evaluasi dan kontrol terhadap APBdes; 3) Lemahnya kapasitas birokrasi Desa Sungai Bakau yang disebabkan beban yang diemban terlalu berat, insentif terlalu kecil dan kebiasaan aparat desa mendapat petunjuk dari pemerintah atasan. Guna meningkatkan otonomi Desa Sungai Bakau dalam pengelolaan keuangan desa disarankan antara lain: 1) Mengurangi dominasi pemerintah kabupaten dalam pengelolaan keuangan desa; 2) Meninjau kembali alokasi bantuan untuk desa, dengan melibatkan stakeholders di desa; 3) Memberikan pemahaman yang benar mengenai partisipasi dan pengetahuan tentang otonomi desa kepada masyarakat; 4) Meningkatkan pembinaan terhadap birokrasi desa secara intensif berupa pelatihan manajemen/pengelolaan APBDes).

Rural autonomy, particularly in financial management (Village Budget) carried out by rural government, is intended to enable rural government to have its own authority and to implement its autonomy in budget formulation, implementation, control, and evaluation. The research aims: 1) to identify planning and implementation process of management financial and budgetary; 2) to describe community and village bureaucrat participations in rural financial management. The research applies qualitative method. It uses field observation, depth interview, and document study. Primary data is from several informant which are rural government officer, rural community figure and Kurau’s sub district Officer, while secondary data obtained from several document which are National Act on Rural Financial Management, other reference and financial report of Sungai Bakau’s village. Data analyze through planning process analyze implementation of rural financial management and also community and village bureaucracy in rural financial management (APBDes). The judgement later interpretated into categorized which are autonom or not autonom. In then expose in form of research report. The research results reveal several facts to prove that Sungai Bakau village autonomy in financial management is still far from an ideal expectation. The causes include: 1) The regental government remains too dominant in the policy of rural financial, it makes rural’s more dependent to regencial government ; 2) The participation of rural society has not optimised to use opportunity for participation especially in rural financial management, it cause by community still interpretated participation just a material and physically aid and not yet understand participation as a form of giving suggetion/idea, critics, evaluation and control to APBDes; 3) The bureaucracy capacity in Sungai Bakau village is poor due too heavy burden, too little incentive, and the apparatus’s habit to wait for instruction from the superior. The following recommendations are proposed to improve Sungai Bakau rural autonomy in financial management: 1) minimazing regencial government roles and domination in rural financial management; 2) to review funding allocation for rural by involving stakeholders in the rural; 3) to give correct understanding on participation and knowledge on rural autonomy to the rural’s; 4) to improve assistance for village bureaucracy more intensively such as training on village budget management.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Pengelolaan Keuangan,Partisipasi Masyarakat,planning process, implementation, rural financial management