Laporkan Masalah

CONSTITUTIONAL COURT’S SHIFTING INTERPRETATION OF PARLIAMENTARY THRESHOLD (2009-2024) AND ITS IMPLICATION FOR 2029 ELECTION REGULATION

Cleo Abraham Mordekhai Lumbantobing, Dr. Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil., Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini menganalisis interpretasi kebijakan hukum terbuka dalam ketentuan ambang batas parlemen oleh Mahkamah Konstitusi, dengan fokus pada Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 serta implikasinya terhadap pengaturan Pemilu Legislatif 2029. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual untuk mengkaji perkembangan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas parlemen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan-putusan sebelumnya secara konsisten menempatkan parliamentary threshold sebagai bagian dari open legal policy yang berada dalam diskresi pembentuk undang-undang. Namun, Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 menunjukkan pergeseran signifikan dengan mensyaratkan bahwa kebijakan tersebut harus didasarkan pada metode yang rasional, transparan, dan akuntabel. Mahkamah juga menekankan prinsip-prinsip konstitusional, seperti perwakilan proporsional, kedaulatan rakyat, dan keadilan pemilu, khususnya terkait persoalan suara terbuang.

Penelitian ini berpendapat bahwa kebijakan hukum terbuka tidak lagi bersifat absolut, melainkan tunduk pada batasan konstitusional yang bersifat substantif. Oleh karena itu, pengaturan ke depan harus memastikan perumusan ambang batas yang objektif, meminimalkan disproporsionalitas, serta melindungi hak konstitusional pemilih. Penelitian ini juga mengajukan arah normatif pembaruan hukum pemilu dalam rangka menghadapi Pemilu Legislatif 2029.


This research analyzes the interpretation of Open Legal Policy (OLP) in parliamentary threshold provisions by the Constitutional Court, focusing on Decision No. 116/PUU-XXI/2023 and its implications for the 2029 legislative election. Using a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches, this study examines the evolution of the Court’s jurisprudence on parliamentary thresholds.

The findings show that earlier decisions consistently treated parliamentary threshold as an open legal policy within legislative discretion. However, Decision No. 116/PUU-XXI/2023 marks a significant shift by requiring that such policies be based on rational, transparent, and accountable methods. The Court also emphasizes constitutional principles, including proportional representation, popular sovereignty, and electoral fairness, particularly highlighting the issue of vote wastage.

This research argues that Open Legal Policy is no longer absolute but subject to substantive constitutional limits. Therefore, future electoral regulations must ensure objective threshold formulation, minimize disproportionality, and protect voters’ constitutional rights. This study proposes normative directions for election law reform in preparation for the 2029 legislative election.

Kata Kunci : Open Legal Policy, Parliamentary Threshold, Constitutional Court, Judicial Review,  Electoral Law

  1. S1-2026-477813-abstract.pdf  
  2. S1-2026-477813-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-477813-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-477813-title.pdf