Laporkan Masalah

Enforcement of Security Rights Against Defaulting Borrowers : A Case Study of a Fraudulent Identity Between Mr. H and BRI Regional Office Yogyakarta

Nafidza Shadrina Nurdiyantara, Prof. Dr. Drs. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Ketika bank telah menjalankan seluruh prosedur yang diwajibkan namun tetap tidak dapat mengeksekusi hak jaminannya, persoalannya bukan lagi soal kelalaian institusi, melainkan soal batas kemampuan kerangka hukum itu sendiri. Penelitian ini mengkaji persoalan tersebut melalui sebuah kasus di Bank BRI Kantor Wilayah Yogyakarta, di mana KPR yang dijaminkan dengan tanah menjadi tidak dapat dieksekusi setelah debitur terbukti menggunakan identitas palsu. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, menggabungkan analisis hukum normatif dengan wawancara lapangan terhadap petugas bank dan asisten notaris yang terlibat langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan BRI pada seluruh tahapan proses kredit telah sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Pemalsuan identitas tidak terdeteksi karena penipu menyerahkan KTP dengan foto dirinya sendiri namun menggunakan NIK dan data pribadi orang lain, yang lolos dari seluruh mekanisme verifikasi dan baru terdeteksi di BPN. Karena berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UUHT Hak Tanggungan baru lahir saat didaftarkan, kegagalan pendaftaran tersebut mengakibatkan hak jaminan tidak pernah lahir secara hukum dan ketiga jalur eksekusi UUHT tidak dapat ditempuh. Gugatan perdata menjadi satu-satunya pilihan, namun dengan prospek pemulihan yang sangat terbatas.

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa kesenjangan antara das sollen dan das sein bersifat struktural. Masalahnya bukan kegagalan institusi mengikuti aturan, melainkan bahwa aturan yang ada tidak dirancang untuk skenario di mana identitas debitur itu sendiri yang dipalsukan. Ketiadaan integrasi real-time antara sistem verifikasi bank dan PPAT dengan basis data Dukcapil, serta belum adanya mekanisme alokasi risiko yang jelas untuk kasus semacam ini, merupakan kesenjangan normatif yang mendesak untuk ditangani. 

When a bank follows every prescribed procedure and still cannot enforce its security right, the question is no longer about institutional failure. It is about the limits of the legal framework itself. This research examines that question through a case at Bank BRI Regional Office Yogyakarta, where a housing loan secured by land collateral became unenforceable after the debtor was found to have used a fabricated identity throughout the credit process. A juridical empirical method was used, combining normative legal analysis with field interviews with bank officers and a notarial assistant directly involved in the case.

The findings show that BRI's conduct across all stages of the credit process was consistent with the applicable legal framework. The fraud went undetected because the fraudster presented a KTP bearing their own photograph but another person's NIK and personal data, passing through every verification mechanism and caught only at BPN. Because under Article 13(1) of UUHT a Mortgage Right only exists upon registration, its failure meant the security right was never legally constituted and all three UUHT enforcement routes were unavailable. Civil litigation remained the only option, with little practical prospect of recovery.

The central finding is that the gap between das sollen and das sein here is structural rather than behavioural. The problem is not that institutions failed to follow the rules, but that the rules were not designed for a scenario where the debtor's identity itself is fabricated. The absence of real-time integration between bank and PPAT verification systems and the Dukcapil database, and the lack of a clear risk allocation mechanism for cases of this kind, are normative gaps that urgently warrant attention.

Kata Kunci : Keywords: Mortgage Right, enforcement of security rights, identity fraud, defaulting borrower, BPN registration

  1. S1-2026-496692-abstract.pdf  
  2. S1-2026-496692-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-496692-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-496692-title.pdf