Laporkan Masalah

Analisis Kebijakan Pengupahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Antara Fungsi Sosial Upah dan Daya Tarik Investasi dalam Perspektif Pelindungan Hukum Pekerja

Cut Athaya Putri Khalishah, Nabiyla Risfa Izzati, S.H., LL.M.(Adv)., Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perwujudan fungsi sosial upah dalam formula pengupahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja dan konsistensinya dengan prinsip pelindungan pekerja sebagaimana dalam UUD 1945 atau justru berpihak pada logika investasi dan kepentingan pasar.

Penelitian hukum ini berjenis normatif doktrinal dan bersifat deskriptif. Data utama yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui cara studi pustaka (bibliography study). Penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber sebagai data pendukung pembahasan objek penelitian. Seluruh data dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan teori Surplus Populasi Relatif Karl Marx sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi sosial upah dalam formula pengupahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja tidak lagi terwujud karena telah terdegradasi menajdi sekadar instrumen akumulasi kapital yang menahan laju kesejahteraan pekerja. Lebih lanjut, kebijakan pengupahan tersebut juga tidak konsisten dengan prinsip pelindungan pekerja dalam UUD 1945 serta lebih berpihak pada logika investasi dan kepentingan pasar.

This research aims to examine and analyze the realization of the social function of wages in the wage formula post-Job Creation Law and its consistency with the principle of worker protection as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic Indonesia (UUD 1945), or whether it aligns more with investment logic and market interests.

This legal research is doctrinal-normative in type and descriptive in character. The main data are secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through a bibliography study. This research is further supported by interviews with resource persons as supporting data for the discussion of the research object. All data are analyzed using a qualitative method, with Karl Marx's theory of the relative surplus population as the analytical framework to answer the research questions. 

The findings show that the social function of wages in the wage formula post-Job Creation Law is no longer realized as it has been degraded into a mere instrument of capital accumulation that restrains the growth of worker's welfare. Furthermore, this wage policy is also inconsistent with the principle of worker protection enshrined in 1945 Constitution of the Republic Indonesia (UUD 1945) and instead favors the logic of investment and market interests. 

Kata Kunci : Kata Kunci: Upah Minimum; Kebutuhan Hidup Layak; Surplus Populasi Relatif; Fungsi Sosial Upah; Investasi. Keywords: Minimum Wage; Decent Living Standards (KHL); Relative Surplus Population; Social Function of Wages; Investment

  1. S1-2026-497738-abstract.pdf  
  2. S1-2026-497738-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-497738-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-497738-title.pdf