Studi kelayakan pembentukan Trading House untuk UKM di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Perspektif manajerial operasional :: Analisis desain struktur organisasi

HASIBUAN, Hana Widuri, Dr. Erwan Agus Purwanto

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Mengingat berbagai kelemahan dan keterbatasan kebijakan pengembangan skim pembiayaan ekspor, sudah selayaknya jika adanya kebijakan lain untuk mendorong pengembangan ekspor produk UKM. Berdasarkan adanya pengalaman negara-negara lain yang menunjukkan adanya potensi besar dari Trading House (TH) dalam meningkatkan ekspor produk UKM. Untuk itu Pemerintah Daerah Propinsi DIY akan merealisasikan Trading House di propinsinya. Trading House terbukti lebih efektif membantu UKM berorientasi ekspor untuk menghasilkan barang-barang yang sesuai dengan permintaan pasar internasional, baik dari sisi desain maupun kualitas produk. Kemudian TH, mampu menjembatani gap antara kondisi UKM penghasil produk ekspor dengan buyers luar negeri (seperti; kesulitan, bahasa dan administrasi dalam prosedur ekspor, serta resiko pembayaran dan kehilangan atau rusaknya barang sebelum sampai ketangan buyers, dll). Selanjutnya, TH juga dapat membantu UKM mengatasi masalah keuangan/likuiditas dengan memberikan uang muka/down payment (DP). Dengan demikian, keberadaan TH di DIY nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi UKM untuk meningkatkan perekonomiannya. Untuk itulah di perlukan analisis studi kelayakan pembentukan TH di DIY, dengan pembatasan analisis desain struktur organisasi, menentukan bentuk struktur yang tepat agar dalam pengoperasiannya nanti dapat berjalan sesuai tujuan utamanya serta fungsinya, yaitu memfasilitasi UKM dalam perdagangan ditingkat regional maupun internasional. Dalam tesis ini untuk menentukan bentuk struktur organisasi yang tepat, perlu menganalisis determinan yang mempengaruhi bentuk struktur organisasi yaitu, ukuran organisasi, strategi, lingkungan, teknologi, pelimpahan wewenang dan SDM. Serta menganalisis komponen-komponen struktur yaitu, kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Sehingga dapat ditentukan konfigurasi struktur yang tepat untuk organisasi TH dalam pengoperasiannya nanti, apakah konfigurasi, struktur sederhana, birokrasi mesin, birokrasi profesional, struktur divisional maupun adhocracy yang akan dipakai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan format deskriptif. Pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam terhadap informan kunci dan informan pendukung. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mengembangkan kategori-kategori yang terdiri dari hasil wawancara mendalam dari para narasumber dan informan pendukung. Berdasarkan hasil analisis dari determinan dan komponen struktur yang mempengaruhi pembentukan struktur organisasi, didapatkan konfigurasi birokrasi mesin yang sesuai dan tepat apabila digunakan oleh organisasi TH. Strategi, ukuran, SDM, lingkungan maupun teknologi yang ada dalam TH nantinya, mengarah kepada birokrasi mesin. Dimana ukuran organisasi TH sedikit besar berada pada lingkungan yang stabil dan sederhana. Kontrol berada pada profesional yang memegang wewenang dalam organisasi. Kemudian wewenang tersebut didesentralisasi, yaitu mengalirkan permasalahan yang ada ke atas atau ke tingkat manajemen puncak. Business-level strategy yang digunakan melalui teknologi rutin.

Considering many weakness and limitation of policy on developing an export funding skim, it is suggested to take another policy on supporting development of UKM product export. Based on another states experiment indicated the huge potential from Trading House (TH) to increase export of UKM product. For that reason the Local Government of DIY province would realize Trading House in its province. Trading House is evidence more effective on assisting an export-oriented UKM to produce commodities appropriate with demand of international market, either from design side or product quality. In addition, TH able to bridge the gap between UKM condition as an export commodity producer with abroad buyer (namely; the difficulty of language and administration in export procedure, and payment risk and the loss or damage of commodities before reach to the buyer hand, etc.) Furthermore, TH may also assisting UKM to overcome the finance/liquidity problem by giving down payment (DP). Therefore, the presence of TH at DIY would expected can profitable for the UKM to improve their economy. For that reason it is required analysis of feasibility study on TH establishment at DIY by limiting analysis of organization structure design, determining an appropriate structure form in order that on the next operation can work in accordance with the main purpose, namely to facilitate UKM on trading at the regional and international level. To determine an appropriate organization structure form is needed to analysis the determinants influences the organization structure form, that is organization size, strategy, environment, technology, authority delegation and human resources development. Then analyzing structure components, namely complexity, formalization and centralization. Thus can be determined an appropriate structure configuration to organize TH on the next operation, whether configuration, simple structure, machinery bureaucracy, professional bureaucracy, divisional structure or adhocracy will be used. The research method used is descriptive qualitative method. Data collection is taken through depth interview to the key person and supporting person. While data analysis technique used is descriptive analysis by developing categories consist of interview result from the key person and supporting person. Based on the analysis result of determinants and structure component that influence an organization structure development, so here is found an appropriate and suitable machinery bureaucracy configuration when used by TH organization. The strategy, size, human resources, environment or technology available in TH, will lead to the machinery bureaucracy, where TH organization size is bigger than those at the simple and stable environment. The control was at the professionals who held authority in organization. Furthermore, the authority was decentralized, namely running the existing problem to upper or top management level. The business-level strategy used through routine technology.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Trading House,Struktur Organisasi