Kebijakan Non Penal terhadap Tindakan Kekerasan dalam Pelaksanaan Demonstrasi dI Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
Natasya Davinalia Nurazizah, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor faktor penyebab kebijakan non penal yang belum sepenuhnya diterapkan oleh Polda DIY untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam pelaksanaan demonstrasi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan non penal yang seharusnya dilakukan oleh Polda DIY untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam pelaksanaan demonstrasi di masa mendatang
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber Data sekunder bersumber dari studi literatur peraturan perundang undangan buku jurnal dan literatur relevan Analisis dilakukan secara kualitatif sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif
Penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan Pertama kebijakan non penal yang diterapkan oleh Polda DIY secara normatif memiliki landasan yang memadai berdasarkan Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 dan Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 namun implementasinya di lapangan belum sepenuhnya diterapkan akibat dua aspek permasalahan yakni penanganan aksi demonstrasi oleh Polda DIY yang menunjukkan peningkatan demonstrasi pada tahun 2024 hingga 2025 disertai fenomena massa cair yang menyebabkan mekanisme negosiasi belum efektif serta perbedaan perspektif antara aparat kepolisian dan demonstran yang mencakup 3 hambatan struktural yakni provokator dan keterbatasan diskresi aparat kepolisian fenomena deindividuasi dan keterbatasan aparat kepolisian serta kebuntuan komunikasi Kedua implementasi kebijakan non penal yang ideal oleh Polda DIY dalam pencegahan kekerasan demonstrasi di masa mendatang harus di tempuh melalui dua cara Pertama melalui penerapan strategi pra aksi demonstrasi melalui pendekatan polisi masyarakat community policing yang mencakup pembauran intelijen sosial penguatan tim negosiator dan pelembagaan otoritas kultural lokal Kedua reformasi SOP sebagai upaya pencegahan tindakan kekerasan dengan menganalisis hambatan implementasi kebijakan non penal evaluasi SOP dan ketegasan sanksi pidana serta penguatan kompetensi personel dan pembatasan penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian Polda DIY
This study aims to identify and analyze the factors contributing to the non penal policy not yet fully implemented by the Yogyakarta Regional Police to prevent violence during demonstrations This study also aims to identify and analyze the implementation of the non penal policy that should be implemented by the Yogyakarta Regional Police to prevent violence during future demonstrations
This study is a normative empirical legal study The data used in this study consist of primary and secondary data Primary data were obtained through interviews with respondents and informants Secondary data were sourced from literature studies of laws and regulations books journals and relevant literature The analysis was conducted qualitatively while conclusions were drawn deductively
This study yields two conclusions First the non penal policy implemented by the DIY Regional Police normatively has an adequate basis based on the National Police Regulation Number 7 of 2012 and the National Police Regulation Number 1 of 2009 but its implementation in the field has not been fully implemented due to two problematic aspects namely the handling of demonstrations by the DIY Regional Police which showed an increase in demonstrations in 2024 to 2025 accompanied by the phenomenon of liquid masses which caused the negotiation mechanism to be ineffective as well as differences in perspective between the police and demonstrators which include 3 structural obstacles namely provocateurs and limited discretion of police officers the phenomenon of deindividuation and limitations of police officers and communication deadlocks Second the implementation of the ideal non penal policy by the DIY Regional Police in preventing future demonstration violence must be pursued in two ways First through the implementation of pre demonstration strategies through a community policing approach which includes integrating social intelligence strengthening negotiating teams and institutionalizing local cultural authorities Second reforming standard operating procedures SOPs as an effort to prevent acts of violence by analyzing obstacles to implementing non penal policies evaluating SOPs and enforcing strict criminal sanctions as well as strengthening personnel competency and limiting the use of force by the Yogyakarta Regional Police
Kata Kunci : Kebijakan Non Penal, Kekerasan, Demonstrasi, Community Policing, Pengamanan Aksi, Reformasi Kepolisian.