Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan dalam Perkara Pidana Anak Berdasarkan Prinsip The Best Interest Of Child
Linda Kristiani Sianturi, Diantika Rindam Floranti, S.H.,LL.M.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan tidak diinginkan dalam perkara pidana anak, serta merumuskan konstruksi pertimbangan hakim seyogianya dalam menetapkan restitusi berdasarkan prinsip The Best Interest of Child di masa mendatang.
Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan 6 (enam) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait restitusi bagi anak korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan tidak diinginkan dalam perkara pidana anak. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan penetapan restitusi pada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Berdasarkan hasil analisis 6 (enam) putusan pengadilan, terdapat disparitas penetapan restitusi yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip The Best Interest of Child. Tercermin dari pembebanan restitusi dan pidana pengganti kepada anak, pertimbangan kemampuan ekonomi termohon yang mengurangi besaran atau menolak restitusi, serta belum optimalnya penerapan lelang sita jaminan restitusi. Hakim harus menyeimbangkan pemenuhan hak pemulihan anak korban dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku. Pemulihan hak anak korban dicapai dengan penetapan restitusi secara penuh sesuai alat bukti dan penemuan hakim. Perlindungan anak sebagai pelaku diwujudkan melalui pembebanan restitusi kepada orang tua atau pihak ketiga, serta tidak diterapkannya pidana pengganti berupa penjara atau kurungan apabila restitusi tidak atau kurang dibayarkan.
This research aims to analyze the ratio decidendi in determining restitution for child victims of sexual violence resulting in unwanted pregnancy in juvenile criminal cases and to formulate the ideal ratio decidendi in determining restitution based on the principle of The Best Interest of the Child in the future.
This study is normative legal research employing the legislative approach, the case approach, and the conceptual approach. Data were obtained through library research on legislation, legal literature, and six final and binding court decisions concerning restitution for child victims of sexual violence who experienced unwanted pregnancies in juvenile criminal cases. The collected data were analyzed qualitatively and then presented descriptively.
The findings indicate that judges base their determination of restitution on the Child Protection Act, the Sexual Violence Crimes Act, the Juvenile Criminal Justice System Act, Government Regulation No. 43 of 2017, and Supreme Court Regulation No. 1 of 2022. An analysis of the six court decisions reveals disparities in restitution orders that do not fully reflect the Best Interest of the Child principle, as reflected in: imposition of restitution obligations and substitute sanctions on child offenders, the consideration of the respondent’s financial capacity to reduce or reject restitution claims, and suboptimal application of attachment and auction of guarantees for restitution. In determining restitution, judges must balance the fulfillment of the child victim’s right to recovery and the protection of the child as an offender. The victim’s recovery rights are achieved by ordering full restitution in accordance with the evidence and the judge’s findings. Protection of the child as an offender may be realized by assigning restitution to the parents or a third party, and by refraining from imposing substitute penalties of imprisonment or detention when restitution is unpaid or insufficient.
Kata Kunci : Restitusi, Kekerasan Seksual, Pidana Anak, Pertimbangan Hakim, The Best Interest of Child