Analisis Pemanfaatan Akses Informasi Keuangan dalam Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau dari Asas Kecermatan
Sarah Dwi Kautsar, Anugrah Anditya, S.H., M.T.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi pemanfaatan Akses Informasi Keuangan (AIK) dalam pengawasan kepatuhan Wajib Pajak serta mengkaji kesesuaiannya dengan asas kecermatan dalam perspektif hukum administrasi negara. AIK merupakan instrumen yang memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi keuangan guna mendukung pengawasan kepatuhan perpajakan. Di tengah perluasan akses terhadap data keuangan Wajib Pajak, diperlukan jaminan bahwa pemanfaatan AIK dilaksanakan secara cermat, akurat, dan berdasarkan prosedur yang jelas guna melindungi hak-hak Wajib Pajak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan AIK dalam pengawasan kepatuhan Wajib Pajak telah memiliki dasar hukum yang memadai melalui UU AIK, PMK AIK, dan PMK 111/2025. Dalam praktiknya, AIK berkedudukan sebagai data eksternal administrasi perpajakan yang digunakan sebagai data pemicu dan data penguji dalam proses pengawasan melalui Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK). AIK bukan merupakan alat bukti yang secara otomatis membuktikan ketidakpatuhan Wajib Pajak, melainkan harus terlebih dahulu melalui proses identifikasi, validasi, analisis, dan klarifikasi. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketidaklengkapan identitas data, potensi kesalahan identifikasi subjek pajak, keterbatasan pemanfaatan data, serta tantangan dalam menjamin akurasi informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar tindakan pengawasan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan dan implementasi pemanfaatan AIK dalam pengawasan kepatuhan Wajib Pajak belum sepenuhnya memenuhi asas kecermatan. Permasalahan tersebut terutama ditemukan pada aspek kelengkapan dan keandalan data, kehati-hatian dalam pengambilan tindakan administrasi, serta pemenuhan hak Wajib Pajak untuk didengar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kualitas data, mekanisme validasi, serta perlindungan hak prosedural Wajib Pajak guna memastikan bahwa pemanfaatan AIK dilaksanakan sesuai dengan asas kecermatan.
This study aims to analyze the legal framework and implementation of Financial Information Access (Akses Informasi Keuangan/AIK) in taxpayer compliance monitoring and to assess its conformity with the principle of accuracy under the perspective of administrative law. AIK serves as an instrument that authorizes the Directorate General of Taxes (DGT) to obtain and utilize financial information in order to support tax compliance monitoring. Amid the expansion of access to taxpayer financial data, it is essential to ensure that the utilization of AIK is conducted carefully, accurately, and in accordance with clear procedures to protect taxpayer rights.
The findings indicate that the utilization of AIK in taxpayer compliance monitoring has been supported by an adequate legal framework through the Law on Financial Information Access (UU AIK), the Minister of Finance Regulation on Financial Information Access (PMK AIK), and Minister of Finance Regulation Number 111 of 2025. In practice, AIK functions as external tax administration data that is utilized as trigger data and testing data within the monitoring process through the Request for Explanation of Data and/or Information (P2DK) mechanism. AIK does not constitute evidence that automatically proves taxpayer non-compliance. Rather, it must first undergo processes of identification, validation, analysis, and clarification. Nevertheless, its implementation continues to face various challenges, including incomplete taxpayer identification data, potential errors in taxpayer identification, limitations in data utilization, and difficulties in ensuring the accuracy of financial information used as the basis for monitoring actions.
This study concludes that the regulatory framework and implementation of AIK in taxpayer compliance monitoring have not yet fully satisfied the principle of accuracy. The primary issues relate to the completeness and reliability of data, the exercise of due care in administrative decision-making, and the fulfillment of the right of taxpayers to be heard. Therefore, improvements in data quality, validation mechanisms, and the protection of taxpayer procedural rights are necessary to ensure that the utilization of AIK is carried out in accordance with the principle of accuracy.
Kata Kunci : Akses Informasi Keuangan, Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Asas Kecermatan, Financial Information Access, Taxpayer Compliance Monitoring, Directorate General of Taxes, Principle of Accuracy