Perlindungan Konsuler bagi Warga Negara Indonesia menurut Konvensi Wina 1963 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri terkait Potensi Pelanggaran Pasal 13 ICCPR dalam Pencabutan Sertifikasi SEVP Harvard University
Nisrina Putri Fauzi, Ibrahim Hanif, S.H., LL.M.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penulisan hukum ini bertujuan menganalisis apakah pencabutan sertifikasi Student and Exchange Visitor Program (SEVP) Harvard University berpotensi bertentangan dengan kewajiban Amerika Serikat terhadap WNA menurut Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan mengetahui sejauh mana perlindungan konsuler dapat diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada WNI terdampak menurut Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta bahan non-hukum yang diperoleh melalui studi pustaka. Data penelitian dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pencabutan sertifikasi SEVP Harvard University oleh Department of Homeland Security (DHS) berpotensi bertentangan dengan Pasal 13 ICCPR karena dapat diargumentasikan sebagai bentuk pengusiran sewenang-wenang. Selama status hukum kebijakan tersebut masih disengketakan, Pemerintah Indonesia dapat memberikan perlindungan konsuler kepada mahasiswa Indonesia yang terdampak melalui komunikasi dan akses konsuler, bantuan hukum, representasi, serta asistensi konsuler.
This legal writing aims to analyze whether the revocation of Harvard University’s Student and Exchange Visitor Program (SEVP) certification potentially contravenes the United States’ obligations toward foreign nationals under Article 13 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and to examine the extent to which consular protection may be provided by the Government of Indonesia to affected Indonesian citizens under the 1963 Vienna Convention on Consular Relations and Law Number 37 of 1999 concerning Foreign Relations. The research employed in this legal writing is a normative legal research with a descriptive-analytical approach. The research utilized secondary data comprising primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, and relevant non-legal materials obtained through comprehensive literature review. The research data were analyzed qualitatively through conceptual and statutory approaches as well as content analysis method. The results of the research indicate that the revocation of Harvard University's SEVP certification by the Department of Homeland Security (DHS) may potentially be inconsistent with Article 13 of the ICCPR, as it may be argued to constitute a form of expulsion in a broader sense. While the legal status of the revocation remains under judicial review, the Government of Indonesia may provide consular protection to affected Indonesian students through consular communication and access, legal assistance, representation, and consular assistance.
Kata Kunci : Perlindungan Konsuler, Konvensi Wina 1963, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Pasal 13 ICCPR, Pencabutan Sertifikasi SEVP/Consular Protection, 1963 Vienna Convention on Consular Relations, Law Number 37 of 1999, Article 13 of the ICCPR, Revocation of SEVP