Intervention by Invitation: A Comparative Appraisal on the Legitimacy and Consent Requirements
Jason Timothy Andrian, Ibrahim Hanif, S.H., LL.M.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Tesis ini mengkaji evolusi normatif dan konsistensi operasional dari kerangka jus ad bellum yang mengatur praktik intervensi atas undangan. Penelitian ini menelaah bagaimana legitimasi demokratis atau kedudukan konstitusional dari pemerintahan yang mengundang menentukan keabsahan dari persetujuan berdaulat berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Dengan menggunakan metodologi multidimensional, studi ini memadukan penelaahan doktrinal atas yurisprudensi internasional dengan penilaian empiris kualitatif terhadap tiga studi kasus kritis: Mali (2013), Ukraina (2014), dan Gambia (2017). Ketiga kasus tersebut memiliki kesamaan di mana para pemimpinnya tidak memiliki kendali penuh dan efektif atas wilayahnya masing-masing. Namun, berbedanya hasil dari kasus-kasus tersebut mengimplikasikan bahwa kendali efektif bukanlah satu-satunya pertimbangan dalam menentukan kompetensi perwakilan.
Kendati kendali efektif merupakan metrik utama representasi negara, legitimasi demokratis berfungsi sebagai 'bejana berhubungan' yang secara dinamis mengompensasi defisit kendali fisik, sebagaimana dibuktikan oleh pengakuan de jure universal terhadap pemerintahan pengasingan Adama Barrow. Sebaliknya, kompetensi perwakilan petahana gugur ketika ia mereduksi kontrak sosial melalui kekerasan negara dan subversi konstitusional—seperti dalam kasus Viktor Yanukovych—sehingga menegasikan keabsahan hukum dari undangan intervensi berikutnya. Lebih lanjut, persetujuan yang sah terikat pada batasan teleologis ketat yang melarang penindasan terhadap klaim sah hak penentuan nasib sendiri (self-determination). Guna menjembatani lakuna analitis, penelitian ini mengadvokasi transisi menuju paradigma 'legitimasi pelaksanaan' melalui kodifikasi 'pemicu substantif' dan 'standar penyeimbang proporsional' demi menjaga ekuilibrium antara urgensi politik dan legitimasi hukum.
This thesis examines the normative evolution and operational consistency of the jus ad bellum framework governing intervention by invitation. It interrogates how an inviting administration’s democratic legitimacy or constitutional standing conditions the validity of sovereign consent under customary international law. Utilizing a multi-dimensional methodology, the study synthesizes a doctrinal distillation of international jurisprudence with a qualitative empirical assessment of three critical case studies: Mali (2013), Ukraine (2014), and The Gambia (2017). These cases were common in their leaders’ deficits in full, effective control over their respective territories, yet the divergence of these outcomes implies that effective control is not the only consideration for representative competence. Although effective control remains the predominant metric for state representation, democratic legitimacy functions as a "communication vessel" capable of dynamically offsetting deficits in physical territorial control. This compensatory mechanism is evidenced by the universal de jure recognition accorded to Adama Barrow’s government-in-exile. Conversely, the analysis reveals that an incumbent’s representative competence evaporates when they repudiate the domestic social contract through state-sanctioned violence and constitutional subversion, thereby neutralizing the legal validity of subsequent invitations—as exemplified by Viktor Yanukovych. Furthermore, the study establishes that valid consent is bound by strict teleological limitations; invitations cannot extend a carte blanche to suppress internal political movements possessing legitimate claims to self-determination. To bridge prevailing analytical lacunae, this paper advocates for a transition toward a "legitimacy of exercise" paradigm, recommending the codification of explicit "substantive tripwires" and a "proportional offset standard" to preserve the equilibrium between political exigencies and legal legitimacy.
Kata Kunci : jus ad bellum, use of force, customary international law, intervention by invitation, valid consent, effective control, de jure recognition, representative competence, democratic legitimacy, constitutional legitimacy.