Laporkan Masalah

Analisis Konstruksi Legal Standing KLHK Serta Implementasi Prinsip Hukum Lingkungan dan Hak Atas Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan (Studi Putusan 591/Pdt.G-LH/2015/PN Jkt. Sel)

Rafael Angelo Octavio, Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel merupakan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Kasus tersebut melibatkan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT. National Sago Prima. KLHK mengajukan gugatan terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam skala luas. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk pertama, mengkaji legal standing KLHK dalam mengajukan gugatan. Kedua, mengidentifikasi dan menganalisis penerapan prinsip hukum lingkungan yang diaktualisasikan pada putusan tersebut. Ketiga, menganalisis perlindungan hak atas lingkungan yang tercermin dalam putusan hakim. 

Penelitian ini merupakan penulisan hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis putusan. Penulisan hukum ini bersifat deskriptif dan berjenis normatif dengan didukung wawancara narasumber. Penulis mencoba menguraikan keadaan melalui analisis sumber-sumber hukum, lalu memberikan sudut bentuk preskriptif dengan memberikan saran terhadap kasus yang diteliti. Selanjutnya, data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yang disajikan secara deskriptif. 

Berdasarkan penelitian tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, KLHK memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan atas nama negara guna menuntut ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup. Kedua, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menunjukkan penerapan berbagai prinsip hukum lingkungan, antara lain prinsip tanggung jawab negara, prinsip pertanggungjawaban mutlak, prinsip kehati-hatian, dan prinsip pencemar membayar. Ketiga, putusan hakim dalam putusan tersebut menunjukkan perlindungan terhadap hak atas lingkungan. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel beserta rangkaian putusan lanjutannya menjadi pembelajaran penting dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya pada kasus kebakaran hutan dan lahan.


Decision of the South Jakarta District Court Number 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel is a forest and land fire case that happened in the Meranti Island Regency, Riau Province. The case involved the Government of Indonesia, represented by the Ministry of Environment and Forestry against PT. National Sago Prima. The Ministry filed a lawsuit against the company for forest and land fires which caused extensive environmental damage. Based on these issues, this research aims to, first, examine the legal standing of the Ministry of Environment and Forestry in terms of initiating the lawsuit; second, identify and analyze the application of environmental law principles contained in the court’s decision; and third, analyze the protection of the environmental rights as manifested in the court’s consideration and decision.

This research is normative legal research through an analysis of judicial decisions. It is descriptive research and adopts a normative approach, supported by interviews with expert informants. The research seeks to describe and explain the legal issues through the analysis of legal sources and subsequently provides a prescriptive perspective by offering recommendations regarding the case. Furthermore, the obtained data were analyzed using a qualitative method and presented descriptively.

The findings of this research conclude that, first, the Ministry of Environment and Forestry has legal standing to filed a lawsuit on behalf of the state to seek compensation and environmental restoration. Second, the court’s consideration reflects the application of several environmental law principles, which consist of state responsibility, principle of strict liability, the precautionary principle, and the polluter pays principle. Third, the decision reflects the protection of environmental rights. Therefore, decision number 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel of the South Jakarta District Court and related decision is an important precedent and valuable lesson for environmental law enforcement, especially in forest and land fires case.


Kata Kunci : Legal Standing, Prinsip Hukum Lingkungan, Hak atas Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan/Legal standing, Environmental Law Principles, Environmental Rights, Forest and Land Fire

  1. S1-2026-503214-abstract.pdf  
  2. S1-2026-503214-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-503214-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-503214-title.pdf