Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Disparitas Putusan Mahkamah Agung Terkait Sengketa Branch Profit Tax dalam Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi antara Wajib Pajak Kontraktor dan Direktorat Jenderal Pajak
Gerhard Timotius Liasta Bangun, Florencia Irena Gunawan, S.H. LL.M.(Adv)
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4202/B/PK/Pjk/2024 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4533/B/PK/Pjk/2024 terkait sengketa tarif branch profit tax serta meninjau implikasi pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut terhadap pemenuhan asas kepastian hukum dalam memutus sengketa tarif branch profit tax. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual untuk menganalisis pertimbangan hukum kedua putusan serta implikasinya terhadap kepastian hukum dengan teori kepastian hukum nyata Jan Michiel Otto sebagai pisau analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 4202/B/PK/Pjk/2024 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4533/B/PK/Pjk/2024 memiliki subjek, objek, dan fakta hukum yang pada dasarnya sama, namun menghasilkan amar yang bertolak belakang akibat dualisme norma lex specialis antara Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (4) UU PPh yang tidak memiliki hierarki eksplisit. Analisis terhadap kelima elemen kepastian hukum nyata Otto menunjukkan bahwa tidak satu pun elemen terpenuhi secara penuh, dengan adanya inkonsistensi pada tingkat Mahkamah Agung dalam menerapkan aturan-aturan yang berlaku untuk sengketa branch profit tax. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi norma Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (4) UU PPh serta penguatan konsistensi penafsiran hukum oleh lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa branch profit tax.
This study aims to identify the legal reasoning adopted in Supreme Court Decision Number 4202/B/PK/Pjk/2024 and Supreme Court Decision Number 4533/B/PK/Pjk/2024 concerning branch profit tax rate disputes, as well as to examine the implications of the legal reasoning in both decisions for the fulfillment of the principle of legal certainty in the adjudication of branch profit tax rate disputes. This research is a normative legal study employing statutory, case, and conceptual approaches to analyze the legal reasoning of the two decisions and their implications for legal certainty, using Jan Michiel Otto’s theory of real legal certainty as the analytical framework.
The findings indicate that Supreme Court Decision Number 4202/B/PK/Pjk/2024 and Supreme Court Decision Number 4533/B/PK/Pjk/2024 involve substantially identical subjects, objects, and legal facts, yet resulted in contradictory rulings due to the existence of competing lex specialis norms between Article 32A and Article 33A paragraph (4) of the Indonesian Income Tax Law, neither of which is accorded explicit hierarchical superiority. An analysis based on Otto’s five elements of real legal certainty demonstrates that none of the elements are fully satisfied, as inconsistencies persist at the level of the Supreme Court in the application of the governing legal provisions to branch profit tax disputes. Accordingly, harmonization between Article 32A and Article 33A paragraph (4) of the Income Tax Law, as well as the strengthening of consistency in judicial interpretation by the courts, is necessary to ensure greater legal certainty in the resolution of branch profit tax disputes.
Kata Kunci : Kepastian Hukum, Branch Profit Tax, Lex Specialis, Production Sharing Contract, Putusan Mahkamah Agung Nomor 4202/B/PK/Pjk/2024, Putusan Mahkamah Agung Nomor 4533/B/PK/Pjk/2024.