Implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Jayapura

NAA, Enos, Dr. Nasikun

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Jayapura di satu pihak memberikan keuntungan, namun di pihak lain apabila tidak ditertibkan dan dikelola dengan baik dapat menimbulkan masalah dalam hal kebersihan dan keindahan kota, masalah lalu lintas dan lain-lain. Dengan menggunakan kerangka dasar teori kebijakan publik, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi dari kebijakan pemerintah daerah Kota Jayapura dalam penataan PKL serta faktor-faktor dominan apa yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah wawancara secara mendalam dan pengamatan langsung di lapangan serta dengan memanfaatkan data-data sekunder yang relevan. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kebijakan penataan PKL di Kota Jayapura belum terimplementasikan dengan baik, sikap serta keputusan dari organisasi pelaksana kebijakan seringkali belum mendukung tujuan kebijakan. Tujuan dari kebijakan penataan PKL di wilayah Kota Jayapura Jayapura yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Surat Keputusan Walikota telah cukup jelas, rasional dan konsisten, namun ketersediaan tenaga, waktu dan dana yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut belum tersedia secara memadai. Secara individu respon PKL terhadap pelaksanaan kebijakan penataan PKL masih bersifat variatif. PKL yang memenuhi peraturan dapat menerima dan memahami adanya kebijakan penataan PKL dan mengharapkan adanya perlakuan yang adil dari pemerintah. Bagi PKL yang melanggar peraturan memandang bahwa kebijakan penataan dan penertiban PKL menghalangi kegiatan mereka dalam mencari nafkah. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu: penyusunan kebijakan tentang penataan PKL di Kota Jayapura perlu melibatkan stakeholder. Organisasi pelaksana perlu ditetapkan dengan tegas demikian juga tugas dan fungsinya. Perlu ditumbuhkan sikap persaingan antar kelompok secara positif untuk menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, lancar dan sehat.

This study is to understand the improvement of quantity of street traders (PKL) in Jayapura City; on one hand, it gives advantages; on the other hand, if not ordered and managed well, it can result in problems in case of cleanliness and beauty of city, and problems of traffic, etc. Using basic theoretic framework of public policy, this study was conducted to examine how the implementation of the local government policy of Jayapura city in arranging the PKL and what dominant factors did affect the implementation of policy. This study was made using qualitative method with primary data collection technique, namely, deep interview and field observation and using relevant secondary data. From the done study, it can be understood that the policy of PKL arrangement in Jayapura city had not been implemented well, attitude and decision of policy implementers frequently had not supported the policy. The objective of PKL arrangement policy in area of Jayapura city included in the local rule and decision letter of price district head are sufficiently clear, rational, and consistent, but availability of energy, time and fund supporting the implementation of policy had not been provided adequately. Individually, the responses of PKL to the implementation of PKL arrangement policies is still varying. The PKL obeying the rule can accept and understand the presence of PKL arrangement policy and expect the presence of just treatment of government. The PKL violating the rule view that the policy and arrangement of PKL inhibit their activities in keeping their survival. Recommendations given are: to structuring of policy on PKL arrangement needs to involve stakeholders. Implementer organization needs to be established firmly, also task and function. It needs to increase attitude of competition among groups positively to create a clear, safe, orderly, fluent and healthy ecological condition

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Penataan PKL,Implementation, Public Policy, Arrangement PKL